MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh mengajak seluruh perangkat desa di daerah itu untuk ikut bersama pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mengaktifkan kembali posyandu.
"Saya meminta dua hal, yaitu tekan kemiskinan dan aktifkan posyandu. Desa harus ikut berperan mengatasi dua hal ini," kata Zudan Arif Fakrulloh pada pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa, di Mamuju, Sabtu.
Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa tersebut dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Penjabat Gubernur mengatakan program Penguatan Pemerintahan Pembangunan Desa (P3PD) menjadi penting agar para kepala desa dan perangkat desa dapat lebih baik melakukan pengelolaan desa.
Dalam mengelola desa, kata Zudan Arif Fakrulloh, para perangkat didorong untuk melakukan perbaikan dengan menekan angka kemiskinan dan mengaktifkan kembali posyandu.
Jika desa mampu melakukan hal tersebut tambahnya, maka akan berdampak banyak pada berbagai elemen, salah satunya yaitu stunting.
Apalagi, kata Zudan Arif Fakrulloh, saat ini desa memiliki anggaran yang dapat dikelola untuk mengatasi hal tersebut.
Saat ini, kata Penjabat Gubernur, terdapat lebih Rp530 miliar dana desa yang beredar di Sulbar.
"Untuk mengurangi kemiskinan, tidak harus melulu dengan duit, tetapi dengan membuat program yang memberikan 'multiplayer effect' atau efek berganda kepada masyarakat," ujar Zudan Arif Fakrulloh.
Ia juga mengajak seluruh perangkat dan kepala desa untuk mau mengubah pola pikir dengan mengurangi kemiskinan dan menghidupkan posyandu.
"Posyandu menjadi titik sentral mengubah peradaban dan ada 2.140 posyandu di Sulbar, namun hanya 1.168 yang aktif. Sehingga saya mendorong untuk mengaktifkan seluruh posyandu di Sulbar," kata Zudan Arif Fakrulloh.
Apabila aktivasi posyandu dapat dilakukan, maka itu dapat menjadi kekuatan luar biasa bagi Sulbar.
"Jadi, kalau ada ibu hamil, diajak ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan. Ibu hamil tidak boleh Hb rendah dan anemia. Kalau ini bisa dilakukan maka stunting dapat teratasi dan angka kematian bayi dan ibu hamil dapat ditekan," ucapnya.
Sementara, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Lutfi menjelaskan bahwa pelatihan itu bertujuan meningkatkan keterampilan kepala desa dan perangkat desa, sehingga peran mereka meningkat dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.
"Tujuannya agar kepala desa dan perangkat desa memiliki kemampuan untuk mengelola desa lebih baik," kata Lutfi.