Bukan dari segi intelegensi saja, penguatan fisik juga harus dilakukan, mengingat medan yang akan mereka selami di Papua sangat ekstrem.
Dengan penguasaan medan dan taktik yang jitu, dia meyakini TNI mampu menuntaskan tugas di lapangan.
Upaya penindakan secara fisik rupanya tidak cukup. Segala bentuk tindakan TNI dan Polri harus berdasarkan instruksi presiden selaku panglima tertinggi.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah keputusan politik yang kuat untuk dijadikan dasar bagi para penegak hukum dalam menumpas OPM.
"Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan dan keputusan negara, operasi militer selain perang (OMSP) TNI di Papua masih akan sama seperti sebelumnya," kata pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi.
Pihak eksekutif dan legislatif harus sepakat akan satu hal yakni serius menumpas OPM.
Kesamaan pendapat antara Pemerintah dan legislatif ini nantinya dapat berbuah sebuah keputusan politik di DPR yang menjadi dasar untuk melakukan penindakan tegas.
Dengan landasan politik tersebut, TNI-Polri bisa leluasa melakukan tugas tanpa harus dibayang- bayangi dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Sinergi antara legislatif dan eksekutif inilah yang diharapkan Fahmi bisa tercipta untuk mendukung sang eksekutor di lapangan.
Dukungan politik itu pun tampaknya sudah terendus Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung penuh upaya TNI melalukan tindakan tegas terhadap OPM.
Keamanan dan keselamatan masyarakat Papua harus menjadi prioritas negara. Apa pun upaya kelompok yang mengancam kedaulatan NKRI dan keselamatan masyarakat, harus dilawan.
"Tindakan tegas pun perlu dilakukan aparat demi menunjukkan bahwa negara tidak akan kalah dengan kelompok separatis yang skalanya lebih kecil dari TNI dan Polri itu," kata Bambang.
Pernyataan Bambang itu menjadi lampu hijau bagi para politikus Senayan untuk mendukung tindakan konkret TNI Polri dalam menumpas OPM.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun secara terang-terangan mengecam aksi kekerasan OPM yang menimpa perempuan dan anak-anak serta tewasnya Danramil Oktovianus Sogalrey.
Apa pun bentuk kekerasan terhadap aparat dan masyarakat sipil harus diusut tuntas dan transparan.
Komnas HAM pun mencatat beberapa kasus kekerasan yang telah terjadi di Papua sejak Maret hingga April selama 2024.