Sebab, kata dia, penggunaan sistem seleksi dengan alat bantu komputer itu dapat secara signifikan mengurangi celah politisasi rekrutmen CASN.
"Dengan demikian peluang untuk politisasi rekrutmen CASN bisa dikurangi secara signifikan," ujarnya.
Dia menekankan pula bahwa sistem seleksi CASN menggunakan CAT tersebut berbeda dengan sistem rekrutmen tenaga honorer.
"Ini berbeda dengan rekrutmen tenaga honorer yang banyak untuk kepentingan elektoral calon kepala daerah," ucapnya.
Sebelumnya, Kamis (2/5), Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan seleksi CASN pada tahun 2024 ditunda hingga pemilihan kepada daerah serentak selesai diselenggarakan pada 27 November mendatang.
"Kalau boleh saya mengusulkan, untuk seleksi CASN tahun ini ditunda sampai dengan selesainya pilkada biar tidak dijadikan komoditas politik," kata Najih di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.
Najih berharap jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun pihak terkait untuk dapat mendiskusikan usulan Ombudsman RI itu.
Adapun Kementerian PANRB telah menetapkan formasi untuk rekrutmen CASN 2024 sebanyak 1,28 juta formasi yang terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850 formasi, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174 formasi.
Jumlah 1,28 juta formasi itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 2,3 juta orang secara bertahap.(ant)