MUARASABAK, JAMBIEKSPRES.CO - DPRD Kabupaten Tanjabtim, menggelar rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan kata akhir Fraksi -fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjabtim Tahun Anggaran 2023.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjabtim, Saidina Hamzah dan Wakil Ketua II, Muhammad Guntur dan dihadiri oleh para Anggota DPRD Tanjabtim, unsur Forkopimda dan para OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjabtim.
Lima Fraksi DPRD Tannabtkm yaitu Fraksi PAN, Golkar, PDI-P, Restorasi Nurani Rakyat (RNR), dan BBI memberikan apresiasi dan sejumlah catatan serta rekomendasi kepada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjabtim. Seperti halnya Fraksi PAN yang dibacakan oleh Musabaqoh, bahwa Fraksi PAN mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Tanjabtim telah menyelesaikan pembahasan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
"Fraksi PAN mengapresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Tanjabtim dalam pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 menunjukkan hasil yang positif dalam penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjabtim telah di Audit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya.
Fraksi DPRD Tanjabtim saat menyampaikan Kata Akhir Fraksi--
BACA JUGA:DPRD Tebo Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 4 Ranperda
BACA JUGA:444 Jemaah Haji Kloter BTH 22 Provinsi Jambi Tiba di Tanah Air
Sementara, Fraksi Golongan Karya, yang di acakan oleh Dewi Julianti menerangkan, sebagai bagian dari upaya evaluasi, Fraksi Golkar memberikan beberapa catatan dan rekomendasi demi memajukan Kabupaten Tanjabtim di masa yang akan datang. Fraksi Golkar menganggap perlu bagi pemerintah untuk melakukan beberapa hal diantaranya. Terhadap dinas pendidikan fraksi golongan karya meminta kepada OPD terkait, untuk mengentaskan persoalan anak putus sekolah dan perbaikan sarana prasarana pendidikan.
"Fraksi Golkar juga meminta kepada seluruh Dinas agar dengan kondisi anggaran yang terbatas ini, Fraksi Golkar menyarankan agar penggunaan anggaran di prioritaskan kepada program-program yang sangat di butuhkan oleh masyarakat," terangnya.
Sedangkan Ermeida Sirngo Ringo dari Fraksi PDI-P memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja Pemerintah Daerah dengan kembali diperolehnya opini WTP untuk yang ke 7 kali nya secara berturut — turut selama masa Pemerintahan Bupati Tanjabtim. Kiranya hal ini perlu dipertahankan untuk tahun - tahun berikutnya.
DARI KIRI : Plh Sekda Tanjabtim, Suhas Purrojani, Wakil Ketua II DPRD Tanjabtim, Saidina Hamzah dan Wakil Ketua II, Muhammad Guntur--
Fraksi PDI juga merekomendasikan kepada seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti hasil temuan BPK, baik berupa temuan yang berbentuk pengembalian uang ke kas Daerah maupun berupa temuan administrasi terkait asset — asset Daerah," sebutnya.
Sementara, Fraksi RNR yang dibacakan oleh Yudi Hariyanto dalam akhir kata Fraksi mengatakan, Fraksi RNR mengingatkan pada pimpinan, rekan dewan, TAPD dan Setwan, bahwa pembahasan LPP APBD tentunya bukan hanya sebatas formalitas.
Sedangkan Fraksi Bulan Bintang Indonesia yang dibacakan oleh Ahmad Fadillah meminta Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan dan menindaklanjuti semua saran dan catatan yang disampaikan Banggar DPRD Kabupaten Tanjabtim untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
"Fraksi BBI meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan secara optimal terkait kinerja belanja daerah dalam capaian penyerapan anggaran di setiap opd yang persentase penyerapan anggarannya —tidak memenuhi target," ungkapnya.