Bertambah Jadi 10 Daerah Rawan Karhutla, Perusahaan Harus Berkontribusi

PADAMKAN API: Aparat TNI sedang melakukan pemadaman api di salah satu lahan yang terbakar di Jambi--

BACA JUGA:Dandim 0420/Sarko Ingatkan Akan Bahaya Karhutla

BACA JUGA:Pimpin Apel Siaga Karhutla, Gubernur Al Haris Serius Atasi Karhutla

Sementara itu guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, saat ini Satgas Karhutla Provinsi Jambi telah mengusulkan 6 unit helikopter bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang terdiri dari 4 unit helikopter water bombing dan 2 unit helikopter patroli.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono menyebutkan bahwa karhutla sudah menjadi ancaman nyata. Dan sosialisasi  sudah cukup dilakukan.

"Kita juga sudah lakukan penegakan hukum. Sudah dilakukan itu tersebut dari pencegahan. Kita juga dari Polda Jambi sudah 4 orang kita amankan. Kita tegakkan hukum, agar tidak terjadi karhutla," tegasnya.

Rusdi menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan pilah pilih, jika terbukti bersalah akan dihukum baik pihak perusahaan maupun masyarakat.

BACA JUGA:Sasaran Pengendalian Karhutla Tahun Ini Meluas

BACA JUGA:Jambi Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, Berlaku Sejak 19 Juli Hingga 31 Oktober

"Kita juga tidak tebang pilih baik itu perorangan, kelompok dan perusahaan. Kita tegakkan semua. Kita tidak ada rem untuk pelaku karhutla. Saya pastikan pelaku akan sampai ke pengadilan, saya jamin akan dibawa ke pengadilan," ucapnya.

Terpisah, Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada 2024 sebesar Rp 700 juta untuk 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, menyatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk operasional pemadaman dan kegiatan sosialisasi. 

"Anggarannya sekitar Rp 700 juta untuk penanganan Karhutla," ucapnya.

Kata Bayu, anggaran ini sudah mulai digunakan, seperti dalam penanganan kebakaran di Kumpeh.

Selain itu, BPBD Provinsi Jambi juga memiliki akses ke Dana Tak Terduga yang dapat diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk situasi mendesak dan genting.

"Jika anggaran menipis sementara musim panas masih panjang dan kejadian kebakaran terjadi di mana-mana, maka kita bisa mengajukan anggaran DTT," jelas Bachyuni.

Tag
Share