4 Blok, 358 Hektar Izin Pertambangan Rakyat di Merangin

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Sabtu , 07 Sep 2024 - 16:16

Direktur Pembinaan Program Mineral dan batu bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur--

"Bagaimana kemudian kita mengelola barang-barang (PETI) ini supaya bisa menjadi sesuatu yang legal yang kemudian menjadi sesuatu yang pemerintah bisa masuk, pemerintah bisa bina, untuk apa? Kesatu ekonominya tumbuh, kedua bisa dibina, ketiga bisa poteksi lingkungannya ini yang butuh kita kerjakan sama-sama,” ungkap Tubagus.

Dalam persiapan implementasi IPR ini, Gubernur Jambi, Al Haris mengingatkan perlunya adanya kejelasan tentang pembagian tugas pada perangkat-perangkat daerah terhadap aktivitas pertambangan rakyat ini.

“Karena ini adalah model baru, IPR diberikan kepada kita semua, daerah harus punya tanggung jawab bersama, terlebih terhadap pasca tambang nanti,” ungkapnya

Kedepan, Haris juga berharap, dalam implementasi IPR ini aperatur penegak hukum perlu dilibatkan sebagai fungsi pengawasan.

“Jadi artinya adalah persiapan pasti matang, kemudian juga masing-masing pihak harus tahu apa tugas dan tanggung jawabnya, dan peran kita mengawasi kita semuanya, jangan sampai ini (IPR) kita luncurkan tapi pengawasannya ngga ada,” sampai Haris.

Gubernur Al Haris menyatakan saat ini telah ada satu daerah di Provinsi Jambi yang memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

"Kabupaten Merangin telah mendapatkan IPR dari Kementerian ESDM. Sementara tiga daerah lainnya yakni Tebo, Sarolangun dan Batanghari masih dalam proses," ucap Haris.

Tindak lanjutnya, untuk proses pemberian IPR kepada calon perorangan atau koperasi warga setempat saat ini dibahas secara menyeluruh. Terutama terkait wewenang tingkatan tugas mulai dari Desa hingga Pemerintah Provinsi.(*)

4 blok, 358 hektar izin pertambangan rakyat di merangin                            pemerintah harus rampungkan dokumen pasca tambang
jambi, jambiekspres.co - pertambangan rakyat direncanakan sudah mulai diimplementasikan di jambi pada tahun 2024 ini. tepatnya, diharapkan akhir tahun ini pertambangan rakyat jenis emas bisa terealisasi di merangin. namun, ada yang harus dipenuhi pemprov sebelum eksekusi, yakni, terkait izin pasca tambang dan reklamasi. 
direktur pembinaan program mineral dan batu bara kementerian esdm julian ambassadur mengatakan, tantangan yang harus segera diselesaikan pemprov dan pemda setempat adalah dokumen pasca tambang dan reklamasi.
"semua itu terkait pembagian blok untuk masing-masing per seorangan atau koperasi. hal ini perlu koordinasi internal dari dinas esdm, supaya tak terjadi tumpang tindih," sampai julian kepada jambi ekspres.
baca juga:breakingnews! kebakaran melanda lantai iii kantor bersama tanjab barat
baca juga: h. mukti: kantor bupati merangin pertimbangkan adopsi desain ikn
dikatakan julian, jika dokumen pasca tambang itu bisa dilakukan penyusunan parallel, maka, wpr bisa diimplementasikan pada akhir tahun ini. 
ia mengakui di jambi sudah diterbitkan 4 ipr dan akan disosilisasikan serta disimulasikan kepada calon pendaftarnya untuk pengurusan izin. 
"ini yang sedang kita lakukan simulasinya. agar detil area pertambangan di lokasi itu, setelah terbit, maka masyarakat atau koperasi masyarakat setempat bisa lakukan pengelolaan," akunya.
harapannya, ipr ini bisa memberdayakan masyarakat setempat di lokasi pertambangan rakyat, agar ekonomi masyarakat bergerak dan juga pemerintah daerah bisa mendapatkan manfaat pendapatan.
"masyarakat bisa membuka usaha, bisa perseorangan atau juga koperasi. dengan ketentuan dari bpkpm modal yang bisa dikeluarkan maksimal rp 5 miliar," akunya.
kepala dinas energi, sumber daya mineral provinsi jambi tandri adinegara mengatakan, untuk di jambi tahun ini perdana ipr akan diterapkan di kabupaten merangin. yakni untuk jenis pertambangan rakyat emas.
"ada 4 blok di dua kecamatan tiang pumpung dan kecamatan siau. rinciannya yakni untuk beberapa desa seperti sekancing, kemudian rantau bidaro, rantau panjang, dan pulau ramang," jelas tandri kepada jambi ekspres. 
menurut tandir, luasan 4 blok itu sekitar 358 hektar. jumlah itu merupakan dari usulan pemprov 117 blok yang diajukan atau seluas 7 ribu-an hektar.
"tahun ini kita berharap merangin jadi pilot project untuk pengembangan ipr di kementerian esdm dan mudahan-mudahan terlaksana dengan cepat," ucap tandri.
mengapa dipilih merangin?, kata tandri, hal itu karena telah melalui pembahasan teknsi dinas terkait di pemprov, yakni, dinas lingkungan hidup, bappeda, pupr dan esdm.
"karena prosesnya di lokasi  yang ditunjuk pada 2 kecamatan itu lokasi wpr yang direncanakan jauh dari kawasan hutan, sehingga mudah untuk dilakukan pemantauan seandainya melewati (aturan/batasan yang ditetapkan). juga secara teknis kita lihat akses jalan yang sudah bisa mudah menuju lokasi," ungkap tandri.
kendati demikian, ia mengakui masih ada tantangan pihaknya untuk penerapan wpr ini.
dimana saat ini masih berkutat antara penyusunan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (pkkpr), untuk hal itu dari rapat dengan kementerian sudah didapatkan solusi. 
"tinggal lagi penyelesaian rencana reklamasi serta rencana pasca tambang," sebut tandri.
tantangan lainnya, salah satunya rtrw di merangin sedang proses pekerjaan rencana detil tata ruang (rdtr) dan hal itu kemungkinan november selesai dan diperdakan sampai desember atau awal januari. 
tandri menjelaskan kewenangan pemprov ini, nantinya untuk menyelenggarakan ipr. sementara untuk pengawasan akan menunggu kebijakan baru dari pusat dalam waktu dekat.
pihaknya memastikan, sesuai komitmen bersama dengan kemenko marves dan kementerian esdm, penerima ipr akan diatur secara transparan dan profesional.
"dari pusat hingga daerah sepakat ipr ini penetapannya agar jangan serampangan, orang-orang yang akan terlibat di dalam ipr harus sudah jelas koperasi atau perorangan dalam berapa lokasi bloknya," sampainya.
dalam perjalanan saat ini, tandri mengakui penerima ipr belum terdata. dikarenakan keputusan menteri yang baru keluar dan tengah diakukan tahap simulasi. 
adapun pertambangan rakyat ini yang telah disusun sejak beberapa tahun lalu akan segera diimplementasikan. hal itu berdasarkan peraturan presiden nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, izin pertambangan rakyat (ipr) merupakan salah satu izin yang didelegasikan pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi. 
sebelumnya, pada tahun 2023 ditjen minerba telah menyusun dokumen pengelolaan wpr  pada 6 provinsi. kemudian pada juli 2024, masing-masing dokumen wpr setiap provinsi telah ditetapkan oleh menteri energi dan  sumber daya mineral. salah satunya adalah dokumen pengelolaan wpr provinsi jambi untuk blok wpr di kabupaten merangin yang ditetapkan melalui keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 151.k/mb.01/mem.b/2024.
julian juga menambahkan dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam kegiatan penambangan yang berizin, menanggulangi masalah sosial, meningkatkan perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mengendalikan kerusakan lingkungan.
di tempat yang sama, asisten deputi pertambangan, kemenko marves, tubagus nugraha menyebutkan bahwa pembahasan implementasi ipr sudah dirintis sejak lama. gagasan ipr ini berangkat dari polemik aktivitas pertambangan tanpa izin yang marak diberbagai daerah, yang kemudian menyebabkan berbagai permasalahan seperti kecelakaan tambang, kerusakan lingkungan dan sebagainya.
"bagaimana kemudian kita mengelola barang-barang (peti) ini supaya bisa menjadi sesuatu yang legal yang kemudian menjadi sesuatu yang pemerintah bisa masuk, pemerintah bisa bina, untuk apa? kesatu ekonominya tumbuh, kedua bisa dibina, ketiga bisa poteksi lingkungannya ini yang butuh kita kerjakan sama-sama,” ungkap tubagus.
dalam persiapan implementasi ipr ini, gubernur jambi, al haris mengingatkan perlunya adanya kejelasan tentang pembagian tugas pada perangkat-perangkat daerah terhadap aktivitas pertambangan rakyat ini.
“karena ini adalah model baru, ipr diberikan kepada kita semua, daerah harus punya tanggung jawab bersama, terlebih terhadap pasca tambang nanti,” ungkapnya
kedepan, haris juga berharap, dalam implementasi ipr ini aperatur penegak hukum perlu dilibatkan sebagai fungsi pengawasan.
“jadi artinya adalah persiapan pasti matang, kemudian juga masing-masing pihak harus tahu apa tugas dan tanggung jawabnya, dan peran kita mengawasi kita semuanya, jangan sampai ini (ipr) kita luncurkan tapi pengawasannya ngga ada,” sampai haris. 
gubernur  al haris menyatakan saat ini telah ada satu daerah di provinsi jambi yang memperoleh izin pertambangan rakyat (ipr).
"kabupaten merangin telah mendapatkan ipr dari kementerian esdm. sementara tiga daerah lainnya yakni tebo, sarolangun dan batanghari masih dalam proses," ucap haris.
tindak lanjutnya, untuk proses pemberian ipr kepada calon perorangan atau koperasi warga setempat saat ini dibahas secara menyeluruh. terutama terkait wewenang tingkatan tugas mulai dari desa hingga pemerintah provinsi.(*)