Daerah Perbatasan Masuk Wilayah Rawan di Pilkada 2024

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Rabu , 11 Sep 2024 - 21:19

Komisioner KPU Muaro Jambi Supriadi Muhammad --

"Bagi yang tidak terakomodasi, tidak akan kami masukkan dalam daftar pemilih," pungkasnya. (*)

daerah perbatasan masuk wilayah rawan di pilkada 2024                            jambi, jambiekspres.co- komisi pemilihan umum (kpu) muaro jambi terus mematangkan persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
salah satunya dengan memetakan beberapa wilayah yang dianggap rawan konflik, rawan bencana, serta rawan rendah partisipasi pemilih jelang pemungutan suara pada 27 november mendatang.
komisioner kpu muaro jambi supriadi muhammad mengungkapkan bahwa beberapa daerah di muaro jambi diprediksi rentan terjadi konflik selama pelaksanaan pilkada.
baca juga:kpu buka opsi gelar pilkada ulang di 2025, bila kotak kosong menang
baca juga:waspadai potensi pemalsuan dokumen, iron : jika ragu, kpu akan lakukan klarifikasi 
daerah-daerah tersebut terutama yang berada di wilayah perbatasan kabupaten muaro jambi dengan kabupaten batanghari.
“salah satunya di desa tanjung mandiri di kecamatan bahar selatan. kemduain ada juga wilayah rawan lainnya termasuk perbatasan muaro jambi dengan kota jambi dan kabupaten musi banyuasin, provinsi sumatera selatan,” ujarnya.
selain konflik wilayah, daerah rawan bencana juga telah diidentifikasi, terutama di sepanjang aliran sungai batanghari, seperti desa-desa di kecamatan kumpeh, kumpeh ulu, dan kecamatan sekernan.
"daerah yang rawan rendahnya partisipasi pemilih terletak di desa ladang panjang, kecamatan kumpeh," jelas supriadi.
baca juga:cegah kotak kosong, kpu perpanjangan pendaftaran pilkada 
baca juga:kpu: ada dua alternatif jika calon tunggal kalah pada pilkada 2024
karena itu kpu muaro jambi telah memberikan perhatian khusus terhadap wilayah-wilayah tersebut. ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar dan aman.
"kami telah melakukan supervisi bersama badan ad hoc di daerah-daerah yang dianggap rawan ini," tambahnya.
supriadi juga menegaskan bahwa pihaknya memastikan pemilih yang memiliki identitas kependudukan muaro jambi akan terdaftar di daftar pemilih tetap (dpt).
"bagi yang tidak terakomodasi, tidak akan kami masukkan dalam daftar pemilih," pungkasnya. (*)