Rp 636,9 M Dana Pilkada 2024

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Minggu , 26 Nov 2023 - 19:44

Dari total Rp213 Miliar NPHD untuk instansi terkait, diberikan kepada KPU senilai Rp121,1 M, lalu Bawaslu Rp61 M, Polri Rp25 M, dan TNI Rp5,8 Miliar.

"Dan pada tahun 2023 akan saluran dahulu 40 persen, kecuali TNI - Polri akan disalurkan pada 2024 secara langsung. Karena TNI-Polri tak menggunakan aturan Permendagri nomor 54 tahun 2019, mereka hibahnyan tersendiri hibah pengamanan tidak gabung hibah Pemilu Kada yang diatur dalam Permendagri 54 itu," kata Agus.

Ditanya untuk penggunaan anggaran 40 persen yang disalurkan ke penyelenggara dan pengawas Pilkada itu, Agus belum mengetahui pasti karena ranah instansi vertikal tersebut. "Yang tahu KPU dan Bawaslu apa tahun 2023 sudah dimanfaatkan atau belum terkait tahapan (persiapan penyelenggaraan)," sebutnya.

"Walaupun tahapannya sebenarnya pada 2024 namun karena amanat SE Mendagri mewajibkan seluruh daerah menganggarkan 40 persen di 2023, agar Pemda tak terlalu berat menganggarkan di APBD tahun 2024, jadi dicicil," sebutnya.

Ditanya terkait pengalokasian anggaran Pilkada apakah mengganggu anggaran untuk sektor pembangunan dan kebutuhan rakyat Provinsi Jambi, Agus menyebut anggaran Pemilu merupakan anggaran wajib yang diatur oleh pemerintah pusat.

"Pemangkasan ini tergantung pemda masing-masing menyikapinya, jika belum teranggarkan sebelumnya di RAPBD nya maka di APBDP 2023 Pemda bisa melakukan refocusing anggarannya (fokus) untuk Pilkada anggaran 40 persen tahun ini," katanya.

Namun khusus untuk Pemprov, Agus menegaskan Proyek Multiyears (Tahun Jamak) Pemprov tak terganggu karena telah menjadi kesepakatan awal dengan DPRD yang menjadi belanja wajib. "Proyek Multiyears tak terganggu hanya anggaran yang tak mendesak saja yang dipotong seperti perjalanan dinas dan hal yang tak mendesak pada APBD perubahan Pemprov dan APBD 2024," katanya.

"Yang tak boleh dipangkas atau terkena dampak dana pilkada ini seperti, Gaji ASN, uang pembayaran air dan listrik dan kebutuhan mandatory (pendidikan dan kesehatan) lainnya. Intinya jika kebutuhan tetap tak terganggu anggarannya," jelas Agus.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota lain juga sudah disiapkan anggaran finalnya (NPHD) dan tinggal penyaluran.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jambi Al Haris.Haris mengatakan, tugas pemda adalah menganggarkan dana Pilkada sedangkan Pilpres dan Pileg menjadi tanggungan pemerintah pusat (APBN).

Dimana harus dianggarkan 40 persen di tahun 2023 dan sisanya 60 persen dianggarkan pada 2024. "Dan NPHD sudah dimulai tahun 2023 dan ini yang kita proses, artinya pak Mendagri pada rapat tadi mengevaluasi apakah daerah sudah melakukan itu," ujar Haris kepada Jambi Ekspres.

Adapun kondisi NPHD di Jambi saat ini sudah dilakukan perjanjian di hampir di semua daerah. Terlihat Untuk yang belum NPHD hanya Merangin dengan KPU, sedangkan untuk Bawaslu sudah dilakukan pada 10 November 2023.

Gubernur meyakini tak ada masalah lagi untuk pengganggaran di Pemda.

"Jadi tak ada masalah semua sudah ada anggarannya, tinggal prosesnya saja. Semua klir (rampung)," ucap gubernur.

Sebelumnya, Kejaksaan tinggi (Kejati) Jambi mengingatkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar transparan dalam mengelola dana hibah daerah yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

rp 636,9 m dana pilkada 2024                            1 pemprov, 11 kabupaten/kota di jambi
kejati jambi ingatkan kpu transparan kelola dana hibah
jambi-sebanyak rp 636,9 miliar (m) anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) pemprov jambi dan 11 kabupaten/kota akan terpakai untuk pelaksanaan pilkada 2024 di provinsi jambi.
jumlah itu merupakan kalkulasi total jumlah anggaran yang bakal dikucurkan sesuai dengan nota perjanjian hibah daerah (nphd) pemprov jambi dan 11 kabupaten/kota lainnya di provinsi jambi.
data yang diperoleh koran ini di bpkpd provinsi jambi, secara total, kpu akan menerima kucuran dana sebesar rp 403.855.454.877, bawaslu  rp 161.362.792.900, polri  rp 56.359.086.000 dan tni  rp 15.409.435.000. 
kabupaten/kota yang terbanyak mengucurkan anggaran adalah kabupaten merangin. selaku daerah terluas dan paling banyak penduduknya di provinsi jambi, pemkab meranging total mengucurkan rp 47.122.910.000.
ada juga daerah yang tak menyalurkan selama dua tahun, yakni pemkab tanjung jabung barat yang langsung mengalokasikan anggaran untuk kpu dan bawaslu setempat langsung pada tahun 2023. 
sementara daerah yang paling kecil menggelontorkan anggarannya adalah kota sungai penuh yang tak sampai rp20 miliar.
pemprov jambi tentu menjadi yang terbesar dengan jumlah anggaran pilkada gubernur mencapai angka rp 213 miliar (selengkapnya lihat grafis, red).
untuk kpu dan bawaslu daerah disalurkan dalam dua tahap, yakni 40 persen pada tahun 2023, dan sisanya 60 persen disalurkan pada 2024. sedangkan untuk tni dan polri langsung disalurkan penuh pada tahun 2024.
kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (bpkd) provinsi jambi agus pirngadi mengatakan, untuk pemerintah provinsi jambi menyalurkan anggaran nphd untuk beberapa unsur terkait penyelenggaraan pilkada. dengan total penyaluran rp213 miliar (selengkapnya lihat grafis, red).
agus pirngadi mengatakan, anggaran pilkada khusus untuk pemprov bisa disalurkan setelah opd teknis yakni kesbangpol mengajukan surat perintah membayar (spm) ke bpkpd untuk diterbitkan sp2b. 
"terkait hibah pilkada ke baik untuk kpu, bawaslu, tni dan polri anggaran ada di kesbangpol provinsi jambi," terangnya.
adapun untuk saat ini, proses di pemprov sedang dilakukan proses perbaikan nphd. ini tindak lanjut dari penandatangan nphd pada 26 oktober 2023 namun saat itu dpa belum keluar sehingga dilakukan perbaikan nphd. "selanjutnya jangka waktu setelah nphd perbaikan ditandatangani, jangka waktu 14 hari paling lama itu sudah di transfer uangnya dari rekening kas daerah ke rekening kpu maupun bawaslu," jelas agus.
dari total rp213 miliar nphd untuk instansi terkait, diberikan kepada kpu senilai rp121,1 m, lalu bawaslu rp61 m, polri rp25 m, dan tni rp5,8 miliar. 
"dan pada tahun 2023 akan saluran dahulu 40 persen, kecuali tni - polri akan  disalurkan pada 2024 secara langsung. karena tni-polri tak menggunakan aturan permendagri nomor 54 tahun 2019, mereka hibahnyan tersendiri hibah pengamanan tidak gabung hibah pemilu kada yang diatur dalam permendagri 54 itu," kata agus.
ditanya untuk penggunaan anggaran 40 persen yang disalurkan ke penyelenggara dan pengawas pilkada itu, agus belum mengetahui pasti karena ranah instansi vertikal tersebut. "yang tahu kpu dan bawaslu apa tahun 2023 sudah dimanfaatkan atau belum terkait tahapan (persiapan penyelenggaraan)," sebutnya.
"walaupun tahapannya sebenarnya pada 2024 namun karena amanat se mendagri mewajibkan seluruh daerah menganggarkan 40 persen di 2023, agar pemda tak terlalu berat menganggarkan di apbd tahun 2024, jadi dicicil," sebutnya.
ditanya terkait pengalokasian anggaran pilkada apakah mengganggu anggaran untuk sektor pembangunan dan kebutuhan rakyat provinsi jambi, agus menyebut anggaran pemilu merupakan anggaran wajib yang diatur oleh pemerintah pusat.
"pemangkasan ini tergantung pemda masing-masing menyikapinya, jika belum teranggarkan sebelumnya di rapbd nya maka di apbdp 2023 pemda bisa melakukan refocusing anggarannya (fokus) untuk pilkada anggaran 40 persen tahun ini," katanya.
namun khusus untuk pemprov, agus menegaskan proyek multiyears (tahun jamak) pemprov tak terganggu karena telah menjadi kesepakatan awal dengan dprd yang menjadi belanja wajib. "proyek multiyears tak terganggu hanya anggaran yang tak mendesak saja yang dipotong seperti perjalanan dinas dan hal yang tak mendesak pada apbd perubahan pemprov dan apbd 2024," katanya.
"yang tak boleh dipangkas atau terkena dampak dana pilkada ini seperti, gaji asn, uang pembayaran air dan listrik dan kebutuhan mandatory (pendidikan dan kesehatan) lainnya. intinya jika kebutuhan tetap tak terganggu anggarannya," jelas agus. 
sedangkan untuk kabupaten/kota lain juga sudah disiapkan anggaran finalnya (nphd) dan tinggal penyaluran. 
hal ini disampaikan oleh gubernur jambi al haris.haris mengatakan, tugas pemda adalah menganggarkan dana pilkada sedangkan pilpres dan pileg menjadi tanggungan pemerintah pusat (apbn).
dimana harus dianggarkan 40 persen di tahun 2023 dan sisanya 60 persen dianggarkan pada 2024. "dan nphd sudah dimulai tahun 2023 dan ini yang kita proses, artinya pak mendagri pada rapat tadi mengevaluasi apakah daerah sudah melakukan itu," ujar haris kepada jambi ekspres.
adapun kondisi nphd di jambi saat ini sudah dilakukan perjanjian di hampir di semua daerah. terlihat untuk yang belum nphd hanya merangin dengan kpu, sedangkan untuk bawaslu sudah dilakukan pada 10 november 2023.
gubernur meyakini tak ada masalah lagi untuk pengganggaran di pemda.
"jadi tak ada masalah semua sudah ada anggarannya, tinggal prosesnya saja. semua klir (rampung)," ucap gubernur.
sebelumnya, kejaksaan tinggi (kejati) jambi mengingatkan pihak komisi pemilihan umum (kpu) agar transparan dalam mengelola dana hibah daerah yang dialokasikan untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024.
"hal ini telah kami sampaikan pada rapat koordinasi (rakor) penggunaan anggaran dana hibah daerah pada kpu provinsi jambi," kata kepala seksi penerangan dan hukum (kasi penkum) kejati jambi lexy fatharany, di jambi beberapa waktu lalu.
pada rakor itu juga hadir sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) jambi sudirman, dimana dalam kesempatan tersebut pihak pemprov jambi telah mendukung kebutuhan anggaran pada kpu guna menyelenggarakan pesta demokrasi ini dengan memberikan dana hibah sebesar rp121 miliar untuk kpu dan rp61 miliar kepada bawaslu.
pihak kejaksaan dalam rakor itu mengingatkan kpu dan bawaslu untuk transparan dalam menggunakan dana hibah daerah tersebut sesuai rencana dan rekap bukti pelaksanaannya.
dalam penggunaan dana hibah itu pihak kpu dan bawaslu salah satu contohnya dapat melakukannya lewat sosialisasi dan tidak selalu diskusi, namun bisa juga dengan publikasi, dan bersinergi melakukan kegiatan kunjungan di sekolah, kampus dan tempat khusus seperti rumah sakit, bandara dan pelabuhan.
"kejaksaan juga siap mendukung suksesnya pemilu dan tidak kalah pentingnya mengingatkan kpu agar menggunakan dana hibah sesuai peruntukan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata lexy. (aba)