Honorer BLUD RSRM Tak Masuk Database Tetap Bisa Ikut Tes PPPK Gelombang Kedua 17 November

Reporter: Andri Briliant Avolda, Fathul |

Editor: Adriansyah |

Senin , 07 Oct 2024 - 19:09

AKSI: Ratusan honorer RSUD Raden Mattaher melakukan unjuk rasa memprotes tak dimasukkan mereka dalam database Kepegawaian.--

honorer blud rsrm tak masuk database tetap bisa ikut tes pppk gelombang kedua 17 november                            jambi, jambiekspres.co - pemerintah provinsi jambi menjelaskan duduk persoalan status tenaga honorer rsud raden mattaher (rsrm) yang tak masuk database (pangkalan data) kepegawaian pemprov.
ternyata ratusan honorer itu merupakan honorer yang dibiayai oleh badan layanan umum daerah (blud) rsrm. bukan dibiayai oleh apbd pemprov. tetapi, honorer blud itu masih bisa ikut seleksi pppk non database pada gelombang kedua pada 17 november hingga 31 desember 2024.
pjs gubernur jambi sudirman mengatakan, status honorer rsrm tersebut didominasi oleh honorer blud. 
"kalau tenaga honorer blud jelas tak masuk database, ini sudah ada regulasinya. sedangkan yang masuk database adalah honorer yang dibiayai pemda," jelasnya kepada jambi ekspres (7/10).
baca juga:ribuan formasi pppk dibuka di sarolangun, tenaga honorer dapat prioritas
baca juga: kerinci buka 600 formasi pppk, sungai penuh sediakan 1.357 formasi
terkait hal itu, pjs gubernur sudah memerintahkan dewan pengawas (dewas), kepala bkd, direktur rsrm untuk menampung dan menerima aspirasi jajaran honorer. 
dari laporan kepala opd pemprov kepadanya, sudah dijelaskan status honorer dan bisa dipahami oleh pegawai tidak tetap (ptt) blud itu.
ia menjelaskan bagi tenaga honorer blud ini, tidak dilarang mengikuti tes pppk. karena ada formasi tes bagi honorer diluar database. 
"tidak dilarang, cuma memang kuota formasinya (yang diluar database) sedikit, karena tahun ini formasi total pppk semua formasi kita 1.536 kuotanya," sampainya.
sebagai langkah mengatasi itu, pihak pemprov juga sudah berkirim surat ke pusat untuk pengusulan formasi pppk 2025. 
"sisanya masih ada 7 ribuan lagi tenaga honorer pemprov yang diperjuangkan menjadi pppk. dan tahun depan diusahakan dibuka lebih banyak lagi," terangnya.
adapun honorer blud adalah tenaga kontrak yang bekerja di badan layanan umum daerah (blud) yang bukan pegawai negeri sipil (pns). pegawai blud non asn diangkat untuk melaksanakan tugas administratif, teknis fungsional, dan sesuai kebutuhan. gaji mereka dibayarkan berdasarkan ketentuan dan kemampuan pendapatan instansi uptd yang mempekerjakannya.
sementara itu, ketua sementara dprd provinsi jambi m hafiz fattah menerima audiensi dari tenaga kesehatan (nakes) rsud raden mattaher jambi pada senin, 7 oktober 2024.
audiensi ini dilaksanakan, untuk mencari solusi kepastian status dari ratusan nakes rsud mattaher yang masih berstatus honorer.
"mereka bekerja di rsud dalam skema blud, karena mereka masuk dalam skema itu maka otomatis tidak bisa masuk dalam daftar honorer yang akan diangkat menjadi pppk," kata m hafiz fattah.
dijelaskan hafiz, pihaknya akan mempelajari usulan dari nakes ini untuk melihat apa ada celah-celah hukum yang dapat digunakan oleh dprd untuk dapat membantu para nakes ini.
"kami juga akan berkoordinasi dengan bkd provinsi jambi, dirut rsud dan juga perwakilan dari nakes ini, secepatnya akan kita agendakan pertemuan bersama," tambahnya.
politisi pan ini menyebutkan sangat menghargai kerja keras nakes rsud raden mattaher, yang sudah mengabdi kepada masyarakat. ada yang sudah mengabdi 15 tahun hingga 22 tahun.
"nanti kita akan konsultasi ke men-panrb yang membuat aturan, sekaligus solusi-solusi yang dapat diberikan, harapan kita mudah-mudahan ada kelonggaran atau perubahan aturan yang dapat mengakomodir nakes ini menjadi pppk," tegasnya.
pada hari yang sama, pagi harinya ratusan orang honorer rsud raden mattaher jambi melakukan aksi unjuk rasa. mereka menuntut ketidakadilan dari manajemen rumah sakit terhadap mereka. 
mereka dianggap sebelah mata oleh manajemen rumah sakit, sebab sampai saat ini mereka tidak dimasukkan ke dalam database. alasan manajemen karena status honorer rumah sakit itu merupakan blud. 
yang membuat mereka kecewa, rumah sakit pemerintah provinsi lainnya seperti rumah sakit jiwa provinsi jambi statusnya juga blud, namun honor di sana terdaftar di database. 
karena tidak terdaftar di database, mereka tidak bisa mendaftar asn pppk, dan itu sangat merugikan bagi honor di sana.
"sudah belasan tahun kami mengabdi di sini, tapi tidak masuk database, alasannya karena blud, padahal rumah sakit lain juga blud tapi mereka terdaftar di database. ini yang kami sesalkan," kata seorang perawat.
mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan rumah sakit itu sendiri. mereka membentangkan karton yang tertuliskan uneg-uneg mereka. 
selain menuntut kejelasan database, pihaknya juga meminta kepada pemerintah provinsi jambi khususnya rumah sakit raden mattaher jambi untuk menambah kuota pppk. 
"sekarang formasinya hanya sedikit sekali. sementara honorer disini cukup banyak," katanya.
mereka menduga jika management rumah sakit tidak mau ambil pusing soal data honorer. kemungkinan karena tidak ada uang masuknya.
"yang selalu diperhatikan adalah asn. sama-sama kita ketahui jika jumlah asn di sini sangat sedikit, yang banyak itu honorer. tanggung jawab honorer hampir sama, tapi kesejahteraan jauh dari mereka," katanya.
"tolonglah hai pimpinan kami, tolonglah pak gubernur, dprd provinsi jambi. perhatikan nasib kami. belasan tahun mengabdi disini tapi jauh dari kata sejahtera," sambungnya.
selain menuntut formasi pppk, ratusan tenaga honor ini juga menuntut keadilan dan pemerataan insentif bpjs yang mereka terima. 
informasi yang dihimpun jika insentif bpjs seperti dimainkan oleh manajemen. siapa yang protes akan lebih banyak mendapatkan insentif, sementara yang tidak protes akan menerima alakadarnya.
"kami minta transparan. jangan mentang-mentang kami honorer, kami dipermainkan. ingat, doa orang teraniaya akan dikabulkan oleh allah," kesalnya.
jika tuntutan mereka tidak dikabulkan oleh manajemen rumah sakit maka mereka akan melakukan aksi yang cukup besar lagi bahkan mereka akan melakukan aksi mogok kerja.  (*)