Visi SAH Tentang Pembangunan Kesehatan Berbasis Perdesaan

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM mengatakan sebagai negara besar Indonesia memiliki konsekuensi yang besar pula dalam berbagai masalahnya.

Mulai dari masalah ekonomi, sosial-politik, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Dalam hal ini SAH yang lama berkecimpung dalam dunia kesehatan saat di Komisi IX DPR RI mengatakan mengenai masalah kesehatan, sampai saat ini status dan derajat kesehatan masyarakat yang diukur berdasarkan indikator dari Angka Kematian Ibu (AKI), Gizi Buruk serta Angka Harapan Hidup (AHH) di seluruh Indonesia terutama pada desa dan pemukiman transmigrasi secara umum masih sangat rendah.

BACA JUGA:Pentingnya Pemerataan, SAH Ingatkan Jangan Ada Desa yang Tertinggal

BACA JUGA:HKTI Bicara, SAH Tegaskan Kekuatan Lumbung Pangan Desa bagi Ketahanan Daerah

Terlebih lagi di daerah perbatasan dan kepulauan yang sarana kesehatannya masih tergolong sangat minim.

"IPM atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara dikategorikan termasuk negara maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang, dan juga untuk mengukur besarnya pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakatnya," ungkapnya di Jambi Rabu (9/10) kemarin.

Keadaan ini menurut SAH memunculkan analisis kebutuhan terhadap salah satu konsep percepatan pembangunan kesehatan yang berbasis perdesaan sehat, sehingga nantinya dapat mempercepat peningkatan keterjangkauan akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat desa menuju adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat secara umum.

BACA JUGA:Gerakan Ekonomi Rakyat, SAH Dorong Sertifikasi Tanah Rakyat di Pedesaan

BACA JUGA:Kundapil Delapan, SAH Terus Perkuat Silaturahmi Aspirasi ke Daerah Pemilihan Provinsi Jambi

Dalam hal ini SAH mengatakan perlu komitmen Pemerintah dalam mempercepat pembangunan kesehatan, maka melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah ditetapkan suatu kebijakan pembangunan kesehatan berbasis perdesaan atau lebih populer disebut Program Perdesaan Sehat.

"Program kesehatan harus tepat untuk mempercepat pembangunan kesehatan di Indonesia, dimana proses awal harus dimulai dari perdesaan, mengingat desa merupakan  kekuatan dari negara dan desa pula sebagai mayoritas masyarakat Indonesia sehingga desa harus menjadi prioritas sesungguhnya dari rencana implementasi pembangunan nasional," imbuhnya.

Sebagai catatan Program Perdesaan Sehat yang telah diluncurkan tersebut akan memiliki 5 (lima) fokus atau pilar sebagai bentuk intervensi pembangunan.

BACA JUGA:Hari Batik Nasional, SAH Ungkap Potensi Batik Lokal di Pedesaan di Indonesia