Kepala Desa Tak Netral Dapat Diberhentikan dalam Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Sabtu , 09 Nov 2024 - 23:47

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin menyampaikan hasil pengawasan saat ditemui awak media di ruangan kerja beberap waktu lalu. --

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, memperingatkan bahwa Kades bisa dikenai sanksi pidana jika melanggar prinsip netralitas dalam Pilkada.

Bagja merujuk pada UU Pilkada Pasal 70 yang melarang keterlibatan kepala daerah dan pejabat dalam keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Ia juga mengungkapkan bahwa Bawaslu telah menemukan 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas Kades selama tahapan kampanye di 25 provinsi hingga 28 Oktober 2024.

Dengan demikian, pengawasan terhadap netralitas Kades menjadi salah satu fokus utama Bawaslu dalam menjaga integritas pelaksanaan Pilkada 2024. (*)

kepala desa tak netral dapat diberhentikan dalam pilkada serentak 2024 di provinsi jambi                            jambi, jambiekspres.co -badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi jambi menegaskan pentingnya netralitas kepala desa (kades) dan aparatur sipil negara (asn) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
ketua bawaslu provinsi jambi, wein arifin, mengungkapkan bahwa isu netralitas sering kali menjadi masalah utama selama pilkada.
“tren pelanggaran dalam pilkada ini selalu berkaitan dengan netralitas asn dan kepala desa,” ucap wein pada selasa (29/10).
baca juga:akun fufufafa dikendalikan oknum asn, dilaporkan ke banwaslu tebo terkait netralitas
baca juga:kades dan asn kerinci diingatkan jaga netralitas
ia menambahkan bahwa bawaslu bersama forkopimda telah berupaya mencegah pelanggaran melalui diskusi dan sosialisasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku.
wein mengingatkan bahwa kades dan asn tidak boleh terlibat dalam kampanye atau membuat keputusan yang menguntungkan salah satu calon.
ia mengharapkan, dengan langkah pencegahan ini, pelanggaran netralitas dapat diminimalisir.
hingga saat ini, bawaslu telah merekomendasikan lebih dari 10 asn kepada bkn, sementara belum ada laporan pelanggaran dari kades.
“namun, kami mengantisipasi jumlah laporan akan meningkat menjelang hari pemungutan suara,” tegasnya.
ia juga menjelaskan bahwa pelanggaran berat terhadap netralitas dapat berujung pada pemecatan kades sesuai pernyataan dari kemendagri.
baca juga:bawaslu klarifikasi ketua lam, stafsus dan ta gubernur terkait netralitas di pilgub jambi 
baca juga:pilkada serentak 2024, lurah dan kades wajib netral
meskipun kades dan asn diperbolehkan hadir di acara kampanye, mereka dilarang aktif dan menggunakan jabatan untuk mendukung calon tertentu.
ketua bawaslu ri, rahmat bagja, memperingatkan bahwa kades bisa dikenai sanksi pidana jika melanggar prinsip netralitas dalam pilkada.
bagja merujuk pada uu pilkada pasal 70 yang melarang keterlibatan kepala daerah dan pejabat dalam keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
ia juga mengungkapkan bahwa bawaslu telah menemukan 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kades selama tahapan kampanye di 25 provinsi hingga 28 oktober 2024.
baca juga:asn muaro jambi diingatkan, netralitas adalah harga mati dalam pilkada
baca juga:asn sungai penuh diminta jaga netralitas selama pilkada
dengan demikian, pengawasan terhadap netralitas kades menjadi salah satu fokus utama bawaslu dalam menjaga integritas pelaksanaan pilkada 2024. (*)