Optimalisasi Monitoring Center for Prevention di Akhir Tahun

Pjs. Bupati Tanjung Jabung Barat, dr. H. Mhd Fery Kusnadi, Sp.OG, saat mengikuti Rakor MCP yang diadakan oleh KPK.--

KUALATUNGKAL, JAMBIEKSPRES.CO-Pjs. Bupati Tanjung Jabung Barat, dr. H. Mhd Fery Kusnadi, Sp.OG, baru-baru ini mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring melalui platform Zoom meeting.

Rakor ini bertujuan untuk memantau pencapaian MCP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di daerah.

BACA JUGA:Pj Bahri Monitoring Test CAT SKD, Beri Motivasi Peserta Agar Percaya Diri

BACA JUGA:Monitoring Ekspor Cangkang Sawit Akan Dikirim ke Jepang

Dalam acara ini, hadir pula Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas Pendidikan, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pjs. Bupati Fery Kusnadi menyampaikan apresiasinya atas bimbingan yang diberikan oleh KPK dan berharap pencapaian MCP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditingkatkan.

"Saat ini, pencapaian MCP kita berada di angka 69,63. Namun, kami masih menghadapi kendala terutama dalam area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Optimalisasi Pajak. Kami berharap dengan arahan dari KPK, di akhir tahun ini, capaian MCP kami dapat meningkat di atas nilai rata-rata nasional," ujar Fery.

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah I KPK, Udin Juharudin, dalam arahannya menegaskan bahwa capaian MCP Tanjung Jabung Barat sudah mendekati kategori baik, namun tetap mendorong peningkatan pada beberapa area intervensi.

BACA JUGA:PAD Tak Capai Target di 2023, Dewan: Perlu Bentuk Tim Monitoring PAD

BACA JUGA:Disdikbud Tanjabbar Monitoring Ketat Pelaksanaan Uji Kesetaraan di PKBM

"Ada delapan area intervensi yang kami pantau, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana," jelas Udin. (*)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan