Stabilitas Politik Kunci Pilkada Damai dan Berkualitas

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Minggu , 10 Nov 2024 - 21:35

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)--

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan stabilitas politik merupakan kunci terciptanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang damai dan berkualitas.

Menjelang Pilkada Serentak 2024, dia mengingatkan potensi munculnya konflik sosial-politik akibat perbedaan pilihan politik yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat.

"Ada risiko perpecahan yang panjang dan dalam setiap konflik politik, dan risiko itu biasanya akan lebih dirasakan oleh pengikut daripada pemimpin," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Bima menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan melalui dua aspek utama. Pertama, menyelenggarakan pemilihan yang lebih baik dengan menjunjung integritas, efisiensi, dan keadilan.

Kedua, meningkatkan partisipasi politik dengan memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

"Masih banyak pemilih-pemilih yang tergolong pemilih marginal, pemilih rentan, disabilitas yang bagaimanapun juga mereka memiliki hak suara," tegasnya.

Dirinya juga mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa.

Mereka diminta untuk menjaga sikap netral dan menghindari segala bentuk intervensi atau pengaruh politik yang dapat mencederai integritas birokrasi. Khusus untuk aparatur desa, hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disempurnakan melalui UU Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur tindakan tegas terhadap pelanggaran.

Bima turut menekankan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam menciptakan proses pemilihan yang adil dan berkualitas. Dengan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur desa, dan pemerintah pusat, diharapkan pemilihan dapat berjalan lancar dan netralitas semua pihak terkait ikut terjaga.

Selain itu, dia mengapresiasi masyarakat Jatim yang dikenal kritis, aktif, dan berkontribusi positif dalam proses demokrasi.

Ia mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik agar pelaksanaan pemilihan tetap kondusif.

"Mari kita jaga agar tidak terjadi konflik yang membelah, yang memecah, yang sangat dalam dan panjang," pungkas Bima. (ant)

stabilitas politik kunci pilkada damai dan berkualitas                            jakarta, jambiekspres.co-wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto menegaskan stabilitas politik merupakan kunci terciptanya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang damai dan berkualitas.
menjelang pilkada serentak 2024, dia mengingatkan potensi munculnya konflik sosial-politik akibat perbedaan pilihan politik yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat.
"ada risiko perpecahan yang panjang dan dalam  setiap konflik politik, dan risiko itu biasanya akan lebih dirasakan oleh pengikut daripada pemimpin," kata bima dalam keterangannya di jakarta, minggu.
bima menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan melalui dua aspek utama. pertama, menyelenggarakan pemilihan yang lebih baik dengan menjunjung integritas, efisiensi, dan keadilan.
baca juga:berita hoaks jadi ancaman utama di pilkada 2024
baca juga:jelang pilkada, pj bupati muaro jambi geser pejabat eselon ii
kedua, meningkatkan partisipasi politik dengan memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
"masih banyak pemilih-pemilih yang tergolong pemilih marginal, pemilih rentan, disabilitas yang bagaimanapun juga mereka memiliki hak suara," tegasnya.
dirinya juga mengingatkan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (asn) dan aparatur desa.
mereka diminta untuk menjaga sikap netral dan menghindari segala bentuk intervensi atau pengaruh politik yang dapat mencederai integritas birokrasi. khusus untuk aparatur desa, hal ini sesuai dengan undang-undang (uu) nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang telah disempurnakan melalui uu nomor 3 tahun 2024, yang mengatur tindakan tegas terhadap pelanggaran.
bima turut menekankan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam menciptakan proses pemilihan yang adil dan berkualitas. dengan kerja sama antara badan pengawas pemilu (bawaslu), forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), aparatur desa, dan pemerintah pusat, diharapkan pemilihan dapat berjalan lancar dan netralitas semua pihak terkait ikut terjaga.
selain itu, dia mengapresiasi masyarakat jatim yang dikenal kritis, aktif, dan berkontribusi positif dalam proses demokrasi.
ia mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik agar pelaksanaan pemilihan tetap kondusif.
"mari kita jaga agar tidak terjadi konflik yang membelah, yang memecah, yang sangat dalam dan panjang," pungkas bima. (ant)

Tag

Share