Bawaslu Temukan 13 TPS di Muaro Jambi Melanggar Administrasi

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Jumat , 13 Dec 2024 - 21:15

Ilustrasi Bawaslu--

Adapun laporan dari masyarakat sejumlah 2.755 laporan, dengan rincian 1.407 laporan 9 diregister, 82 laporan tidak diregister dan 135 laporan belum diregister.

"Dari laporan dan temuan yang ditangani, 803 dinyatakan sebagai pelanggaran dan 930 bukan pelanggaran. Peanggaran administrasi ada 153, pelanggaran pidana 136, pelanggaran kode etik 128 dan pelanggaran hukum lainnya 485 kebanyakan terkait netralitas ASN yang kita teruskan ke BKN," ungkap Herwyn.

Dia menjelaskan tren pelanggaran administrasi yang terjadi diantaranya terkait alat peraga kampanye (APK), persoalan tata cara yang dilakukan KPU tidak sesuai prosedur. Sedangkan pelanggaran kode etik diantaranya terkait penyelenggara adhoc baik Bawaslu dan KPU.

Herwyn melanjutkan tren pelanggaran tindak pidana seperti yang mengemuka di Metro Lampung terkait dengan pelanggaran Pasal 71 ayat 3.

Kasus ini terkait penyalahgunaan kewenangan yang juga berimplikasi pada pembatalan calon Wakil Walikota

"Terkait netralitas kepala desa hingga awal Desember ada sekitar 79 temuan dan 129 laporan. Untuk dugaan pelanggaran lainnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan surat suara sementara berproses, bisa saja itu berimplikasi pada tindak pidana pemilihan maupun rekomendasi PSU dan penghitungan /rekapitulasi surat suara ulang," pungkasnya. (*)

bawaslu temukan 13 tps di muaro jambi melanggar administrasi                            jambi, jambiekspres.co- selama proses pencoblosan dan penghitungan suara, bawaslu kabupaten muaro jambi mendapatkan 13 tps yang melakukan pelanggaran. 13 tps ini terdapat di dua kecamatan, yakni di jambi luar kota dan kecamatan kumpeh ulu.
dari dua kecamatan tersebut, paling banyak yang melakukan pelanggaran ada di kecamatan jaluko, yakni 10 tps yang berasal dari 6 desa. sementara di kumpeh ulu ada 3 tps yang berasal dari satu desa.
ketua bawaslu kabupaten muaro jambi, dedi wahyudi ketika dikonfirmasi menyebut jika 13 pelanggaran itu merupakan laporan dari masyarakat. dari persoalan itu, ada puluhan orang yang ikut dilaporkan.
baca juga:pemerintah punya tiga tantangan hadapi pelanggaran ham
baca juga:bawaslu tangani 153 pelanggaran administrasi, 136 pidana
"untuk orang yang terlapor ada 29 orang. rinciannya 16 orang di kecamatan jaluko dan 13 orang di kumpeh ulu," kata dedi.
menurut dia, dari semua tps yang ada di kabupaten muaro jambi. sebenarnya ada 167 tps yang dilaporkan oleh masyarakat.
tps tersebut tersebar di 43 desa dari 3 kecamatan. dari laporan itu, sebanyak 203 orang ikut menjadi terlapor.
namun demikian, yang bisa diproses dan diajukan ke kpu kabupaten muaro jambi hanya 13 tps. selebihnya tidak terbukti. "yang memenuhi unsur pelanggan hanya 13 tps yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi," katanya lagi.
terpisah, hingga awal desember 2024, bawaslu telah menangani 153 pelanggaran administrasi, 136 pelanggaran pidana, 128 pelanggaran kode etik, dan 485 pelanggaran hukum lainnya.
baca juga:bawaslu klaim pencegahan pelanggaran efektif
baca juga:laporan dugaan pelanggaran kampanye har-guntur tidak dilanjutkan, ini alasan bawaslu
anggota herwyn jh malonda mengungkapkan penanganan pelanggaran masih bisa bertambah sehubungan dengan tahapan pemilihan masih berjalan
dia mengungkapkan data penanganan pelanggaran sementara ini ada 522 temuan bawaslu yang diregister dari total 525 temuan.
adapun laporan dari masyarakat sejumlah 2.755 laporan, dengan rincian 1.407 laporan 9 diregister, 82 laporan tidak diregister dan 135 laporan belum diregister.
"dari laporan dan temuan yang ditangani, 803 dinyatakan sebagai pelanggaran dan 930 bukan pelanggaran. peanggaran administrasi ada 153, pelanggaran pidana 136, pelanggaran kode etik 128 dan pelanggaran hukum lainnya 485 kebanyakan terkait netralitas asn yang kita teruskan ke bkn," ungkap herwyn.
dia menjelaskan tren pelanggaran administrasi yang terjadi diantaranya terkait alat peraga kampanye (apk), persoalan tata cara yang dilakukan kpu tidak sesuai prosedur. sedangkan pelanggaran kode etik diantaranya terkait penyelenggara adhoc baik bawaslu dan kpu.
herwyn melanjutkan tren pelanggaran tindak pidana seperti yang mengemuka di metro lampung terkait dengan pelanggaran pasal 71 ayat 3.
baca juga:bawaslu catat 129 laporan pelanggaran netralitas kepala desa selama pilkada 2024
baca juga:dkpp catat 565 aduan pelanggaran penyelenggara pemilu
kasus ini terkait penyalahgunaan kewenangan yang juga berimplikasi pada pembatalan calon wakil walikota
"terkait netralitas kepala desa hingga awal desember ada sekitar 79 temuan dan 129 laporan. untuk dugaan pelanggaran lainnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan surat suara  sementara berproses, bisa saja itu berimplikasi pada tindak pidana pemilihan maupun rekomendasi psu dan penghitungan /rekapitulasi surat suara ulang," pungkasnya. (*)