18 Polisi Terlibat Kasus DWP Diusulkan PTDH

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Rabu , 25 Dec 2024 - 14:11

Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto.--

18 polisi terlibat kasus dwp diusulkan ptdh                            jakarta, jambiekspres.co–kasus pemerasan yang melibatkan 18 anggota kepolisian pada acara djakarta warehouse project (dwp) mendapatkan sorotan keras dari berbagai pihak. bambang rukminto, pengamat kepolisian dari institute for security and strategic studies (isess), menilai bahwa tindakan oknum-oknum tersebut harus dihukum dengan pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh) atau pemecatan. 
menurut bambang, kasus ini tidak hanya merusak citra polri, tetapi juga menodai reputasi indonesia di dunia internasional.
“perbuatan yang dilakukan oleh belasan anggota polisi ini tidak hanya mempermalukan polri, tetapi juga negara kita. kasus ini memberikan dampak buruk pada citra pariwisata indonesia, khususnya sektor mice (meeting, incentive, convention, exhibition), yang selama ini telah digalakkan oleh pemerintah,” ujar bambang di jakarta. 
ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak bisa dianggap enteng dan harus diberikan sanksi tegas.
baca juga:tali kasih dwp poltekkes kemenkes jambi berbagi dengan pegawai outsourching
baca juga:hasto tersangka dua kasus ini
bambang juga mengingatkan bahwa sektor mice indonesia, yang mencakup acara hiburan besar seperti dwp, saat ini masih kalah saing dengan negara-negara tetangga seperti thailand dan singapura. 
perilaku oknum polisi yang diduga memeras penonton asal malaysia pada gelaran dwp justru semakin merusak potensi indonesia sebagai destinasi pariwisata internasional.
“dampaknya lebih besar dari sekadar sanksi disiplin terhadap 18 oknum tersebut. indonesia telah mengalokasikan anggaran besar untuk promosi pariwisata, namun perilaku oknum-oknum polisi yang hanya mementingkan kepentingan pribadi ini akan merusak hasil kerja keras tersebut,” tambah bambang.
bambang pun menegaskan bahwa selain diberhentikan, ke-18 anggota polisi tersebut juga harus dijerat dengan pidana terkait pungutan liar, sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf e undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
menurutnya, ini adalah langkah yang perlu diambil untuk memberikan efek jera, sekaligus menjaga integritas institusi kepolisian.
sebelumnya, divisi profesi dan pengamanan (propam) polri mengamankan 18 anggota polisi yang diduga terlibat dalam pemerasan terhadap seorang warga negara malaysia yang menghadiri acara dwp pada 13 hingga 15 desember 2024. 
kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri, brigadir jenderal polisi trunoyudo wisnu andiko, mengatakan bahwa para terduga oknum polisi tersebut berasal dari polda metro jaya, polres metro jakarta pusat, dan polsek metro kemayoran.
“divisi propam polri telah mengamankan 18 oknum yang terlibat dalam insiden tersebut. mereka akan diperiksa lebih lanjut untuk memastikan sejauh mana keterlibatannya,” jelas trunoyudo.
polri menegaskan bahwa mereka tidak akan mentoleransi perilaku buruk dari anggotanya. “kami akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang merusak citra polri,” tambah trunoyudo.
kasus ini pertama kali terungkap lewat unggahan di akun x (@twt_rave), yang mengklaim bahwa lebih dari 400 penonton asal malaysia ditangkap secara tiba-tiba dan dipaksa untuk menjalani tes urine. tak hanya itu, para penonton tersebut juga diduga dimintai uang dengan jumlah yang sangat besar, sekitar 9 juta ringgit malaysia (setara dengan rp32 miliar). bahkan, meskipun hasil tes urine mereka negatif, para penonton tetap dipaksa membayar sejumlah uang.
unggahan ini langsung viral dan memicu kecaman dari publik, yang mengecam tindakan oknum polisi tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap prinsip dasar pelayanan publik. selain merugikan para korban, kejadian ini juga memperburuk citra indonesia sebagai tuan rumah acara internasional.
bambang rukminto mengingatkan bahwa kasus ini menjadi ujian besar bagi polri untuk menunjukkan komitmennya dalam menegakkan kedisiplinan dan profesionalisme anggotanya. "polri harus tegas dalam menangani kasus ini, jika ingin tetap dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri," pungkasnya.
sebagai langkah tindak lanjut, divisi propam polri berencana melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap seluruh anggota yang terlibat. penuntasan kasus ini diharapkan dapat memberikan pesan jelas bahwa polri berkomitmen untuk menegakkan integritas dan kepercayaan publik. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 26 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan