Kemendagri Imbau Pemda Percepat Realisasi APBD

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar mempercepat realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) karena situasi saat ini telah mendekati akhir tahun.

"Tolong konsolidasi. Dicek kembali di mana letak permasalahannya? Kenapa realisasinya tidak tercapai?" kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 27 Desember 2024, terdapat daerah yang realisasi belanja APBD-nya masih tergolong rendah.

Daerah tersebut seperti Provinsi Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Berdasarkan data itu, Tomsi meminta daerah untuk segera mengatasi persoalan tersebut.

BACA JUGA:Lima Besar Nasional, Kota Jambi Raih APBD AWARD'2024

BACA JUGA:APBN dan APBD Multiyears

Hal yang sama juga diminta untuk diatensi pemerintah kabupaten dan kota. Pasalnya, berdasarkan data yang sama diketahui sejumlah daerah belum maksimal dalam merealisasikan belanja APBD.

Adapun daerah tersebut, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Halmahera Utara, Pegunungan Bintang, Kutai Timur, dan Kepulauan Aru. Untuk kota, yaitu Prabumulih, Pagar Alam, Balikpapan, Bontang, dan Subulussalam.

Dalam pertemuan tersebut, Tomsi mengapresiasi daerah yang telah memaksimalkan realisasi belanja APBD.

Plt. Sekjen Kemendagri meminta daerah dengan realisasi rendah untuk memaksimalkan upaya tersebut secara efektif dan efisien.

"Mungkin karena ini belum [tutup tahun], masih kurang 2 hari, masih ada pergerakan-pergerakan angka," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya meminta kepada pemda untuk memperhatikan pula realisasi belanja atau APBD-nya sehingga persentase atau belanjanya itu dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.

Di sisi lain, dia juga meminta daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan bera atau lahan yang telah lama tidak ditanami. Jika memungkinkan, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk menggunakan lahan tersebut guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Dari sisi pembiayaan, menurut dia, pemanfaatan lahan bera cenderung lebih hemat ketimbang mencetak lahan baru.