MK Register Pemohonan Sengketa Untuk 6 Gugatan Pilkada di Provinsi Jambi

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Jumat , 03 Jan 2025 - 21:04

Masyarakat tampak menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi Jambi. --

mk register pemohonan sengketa untuk 6 gugatan pilkada di provinsi jambi                            jambi, jambiekspres.co- mahkamah konstitusi (mk) telah melakukan registrasi permohonan perkara perselisihan hasil pilkada (php).
dari total ada 309 perkara sengketa hasil pilkada 2024 yang diregistrasi mk, sebanyak 8 permohonan dari 6 kabupaten/kota berasal dari provinsi jambi. 
permohonan itu sebanyak 3 dari calon bupati dan wakil bupati kerinci yakni pasangan darmadi-darifus, tafyani kasim-ezi kurniawan dan deri mulyadi-aswanto.
kemudian dari calon bupati merangin pasangan nalim-nilwan yahya dan calon bupati sarolangun tantowi- a harris. 
berikutnya ada calon bupati bungo pasangan dedy saputra-try wahyu hidayat dan calon bupati muaro jambi pasangan zuwanda-sawaluddin.
baca juga:mahkamah konstitusi mulai registrasi 309 sengketa hasil pilkada 2024
baca juga:mk respons jumlah permohonan sengketa pilkada yang belum sesuai prediksi
terakhir ada calon walikota sungai penuh pasangan ahmadi zubir-ferry satria. 
dengan teregisternya permohonan ini, itu artinya para pemohon, termohon dan pihak terkait akan segera memasuki persidangan di mahkamah konstitusi.
berdasarkan jadwal, sidang akan dimulai pada 18 januari dengan agenda pembacaan permohonan pemohon. 
komisioner kpu provinsi jambi suparmin membenarkan bahwa sebanyak 8 permohonan pemohon dari 6 kabupaten/kota telah teregister.
“iya kalau dilihat dari website mk sepertinya sudah teregister. total ada 309, termasuk jambi,” ujar suparmin, jumat (3/1) kemarin. 
meski sudah mengetahui bahwa pemohonan pemohon sudah teregister, suparmin mengaku belum menerima surat pemberitahuan dari mk. “tapi surat resminya belum kita terima,” katanya. 
dengan teregisternya permohonan ini, kedepan pihaknya akan menunjuk firma hukum yang akan membatu penyelenggara dalam beracara di mk.
baca juga:mk terima tujuh permohonan sengketa pilkada provinsi 
baca juga:pilkada bungo berpotensi sengketa, tim dedy-dayat sebut banyak temukan kejanggalan
“nanti kita akan mencari firma hukum. intinya kita sudah siap menghadapi sengeketa, tidak ada masalah,” sebutnya. 
bagaimana dengan penetapan pasangan calon terpilih yang tidak ada gugatan di mk? mantan komisioner kpu muaro jambi ini menyebut bahwa pihaknya juga masih menunggu pemberitahuan dari mk.
“kita juga masih menunggu, lazimnya tiga hari setelah register dilakukan,” sebutnya.
setelah adanya pemberitahuan dari mk, maka pihaknya akan mengagendakan pleno terbuka penetapan calon terpilih, baik itu untuk pilgub jambi maupun pilkada yang ada di kabupaten/kota.
“begitu ada pemberitahuan, kita langsung menjadwalkan pleno penetapan calon terpilih,” tegasnya. 
sebelumnya, sengketa perselisihan hasil pilkada (php) 2024 di mahkamah konstitusi (mk) menjadi pertaruhan kredibilitas penyelenggara pemilu.
hal ini disampaikan komisioner kpu ri iffa rosita ketika menghadiri acara ngobrol jaringan dokumentasi dan informasi hukum (jdih) bersama jurnalis di pojok kopi dusun, muaro jambi. 
"kami kpu ri akan terus memberikan pendampingan untuk sengketa php. kita minta teman-teman untuk berkoordinasi karena disini merupakan pertarungan kredibilitas kita," tegasnya.
menurutnya, sedikit banyak php di mk ini bisa membangun citra penyelenggara yang ada di masyarakat.
"karena itu penting bagaimana kita bisa menyakinkan  masyarakat dengan kerja-kerja yang kita lakukan kemarin," katanya.
untuk itu, iffa rosita berharap tak ada putusan pemungutan suara ulang (psu) maupun penghitungan suara ulang dari 6 gugatan yang diajukan mk dari pasangan calon di provinsi jambi. 
baca juga:mk sudah siap terima pendaftaran sengketa 
baca juga:pilkada bungo berpotensi sengketa, dedy-dayat dan jumiwan-maidani saling klaim kemenangan
menurutnya, penting bagi penyelenggara dalam pengadaan firma hukum melihat dalam sisi pengalaman mereka dalam penghadipi php baik itu di pemilu maupun pilkada.
terlebih jadwal pencatatan elektronik buku registrasi perkara konstitusi (e-brpk) akan dilakukan pada 3 januari oleh mk.
setelah itu baru akan diketahui siapa saja pemohon yang sengketa di registrasi atau tidak.
"dari total permohonan sebanyak 314 seluruh indonesia, dan 6 di provinsi jambi, dan bisa saja yang teregistrasi oleh mk berkurang karena dianggap tidak memenuhi syarat," katanya.
jika telah diregistrasi, maka pada 14 januari kpu ri akan menelisik lebih lanjut jawaban dari kpu provinsi jambi dan kabupaten/kota.
"kita akan menlisik lebih jauh jawaban dari kpu provinsi dan kabupaten/kota apakah sudah sesuai pedoman teknis yang ditentukan, karena ini akan memepngaruhi kesiapan kita dalam menyelesaikan sengketa," jelasnya.
sehingga pada 17 januari dengan agenda sidang pendahuluan mk, harapannya hasil diskusi dan rapat mk memutuskan untuk gugatan dari provinsi jambi dismissal atau tidak berkelanjutan pada sidang sidang selanjutnya.
"kami sebagai kpu ri akan memberikan atensi terhadap kpu yang ada sengekta php, tapi saya berharap pada sidang pendahuluan di mk untuk jambi dismissal," tuturnya.
meskipun berlanjut, iffa mengatakan bahwa kpu ri telah memberikan saran kepada kpu provinsi jambi melakukan penguatan dan konsolidasi kepada kpu kabupaten kota yang terdapat sengketa.
baca juga:dpr bahas dampak putusan mk terhadap jumlah capres usai hapus presidential threshold
baca juga:tiket capres kini murah meriah, mk cabut presidential threshold 20 persen
ia berharap, kpu provinsi jambi mampu menjawab gugatan yang dimohonkan oleh para pemohon, sehingga tak ada putusan yang mengharuskan dilakukan psu ataupun penghitungan suara ulang di jambi.
"saya berharap tidak ada psu dan berharap masyarakat menilai bahwa proses pilkada itu berjalan dengan baik," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 04 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan