Haris-Sani Beserta 5 Daerah Dilantik 20 Februari, 6 Daerah Lainnya Menunggu Putusan Dismissal MK

Reporter: Andri Briliant Avolda |

Editor: Adriansyah |

Senin , 03 Feb 2025 - 20:48

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Luthpiah --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO-Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan sudah siap untuk menyongsong pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 20 Februari 2025 mendatang. Kepastian ini pasca rapat daring dengan Mendagri yang diikuti Pemprov Jambi pada Senin (3/2).

Untuk persiapan khusus pelantikan Gubernur- Wagub, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi menyatakan sifatnya sudah siap dilakukan, apalagi karena tidak termasuk dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sudah siap, tinggal menunggu pelantikan, proses ke Sekretariat Negara (Setneg) juga sudah. Juga 5 Daerah yang tak sengketa sudah klir kita fasilitasi tanggal 16 Januari sudah klir semua," kata Luthpiah kepada Jambi Ekspres (3/2).

Kata Luthpiah, selain pelantikan Gubernur saat ini yang pasti ada 5 Kepala Daerah lainnya. Dan berpotensi menyusul 6 Kepala Daerah lainnya juga ikut dilantik apabila hasil putusan sela atau Dismissal MK menyatakan gugatan pemohon ditolak.

"Besok tanggal 4 dan 5 Februari kita menunggu yang Dismissal ini terhadap 6 Kada ini. Jika gugatan pemohon ditolak maka ikut dilantik," jelasnya.

Tindak lanjutnya yang tak kalah penting selanjutnya, kata Luthpiah adalah kesiapan KPU Kabupaten/Kota dan DPRD setempat. Karena setelah adanya putusan MK, KPU harus melakukan pleno penetapan Kada terpilih.

"Oleh pak Mendagri proses di KPU ini dilakukan satu hari setelah putusan MK. Dan dilanjutkan lagi sehari kemudian untuk pengumuman Kada terpilih di DPRD. Itu untuk persiapan menuju tanggal 20 Februari," katanya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz, Asisten II Setda Provinsi Jambi Arif Munandar dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi Luthpiah mengikuti Zoom Meeting bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian.

Dengan agenda Rapat Pelaksanaan Pelantikan Serentak Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, bertempat di Ruang Jambi Data Analytic Centre (JDAC) Kantor Gubernur Jambi, Senin (03/02/2025) pagi.

Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian yang langsung memimpin rapat mengungkapkan bahwa berdasarkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pelantikan kepala daerah dipercepat, untuk memberi kepastian hukum dan kepala daerah tersebut bisa langsung bekerja.

"Pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa ini akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK pada tanggal 20 Februari 2025," ungkap Mendagri.

Dikatakan Mendagri Tito Karnavian, dimana dalam instruksi Presiden tersebut pada prinsipnya upayakan secepat mungkin agar ada kepastian politik di daerah-daerah, sedangkan untuk efisiensi pemerintahan supaya semuanya bergerak berjalan.

haris-sani beserta 5 daerah dilantik 20 februari, 6 daerah lainnya menunggu putusan dismissal mk                            jambi, jambiekspres.co-pemerintah provinsi jambi menyatakan sudah siap untuk menyongsong pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 20 februari 2025 mendatang. kepastian ini pasca rapat daring dengan mendagri yang diikuti pemprov jambi pada senin (3/2).
untuk persiapan khusus pelantikan gubernur- wagub, kepala biro pemerintahan dan otonomi daerah setda provinsi jambi menyatakan sifatnya sudah siap dilakukan, apalagi karena tidak termasuk dalam sengketa di mahkamah konstitusi (mk).
"sudah siap, tinggal menunggu pelantikan, proses ke sekretariat negara (setneg) juga sudah. juga 5 daerah yang tak sengketa sudah klir kita fasilitasi tanggal 16 januari sudah klir semua," kata luthpiah kepada jambi ekspres (3/2).
kata luthpiah, selain pelantikan gubernur saat ini yang pasti ada 5 kepala daerah lainnya. dan berpotensi menyusul 6 kepala daerah lainnya juga ikut dilantik apabila hasil putusan sela atau dismissal mk menyatakan gugatan pemohon ditolak.
baca juga:kapolda jambi pimpin sertijab dan pelantikan pejabat baru 
baca juga:pelantikan tunggu pemerintah daerah, pasca penetapan bupati tanjabbar terpilih pada pemilihan 2024
"besok tanggal 4 dan 5 februari kita menunggu yang dismissal ini terhadap 6 kada ini. jika gugatan pemohon ditolak maka ikut dilantik," jelasnya.
tindak lanjutnya yang tak kalah penting selanjutnya, kata luthpiah  adalah kesiapan kpu kabupaten/kota dan dprd setempat. karena setelah adanya putusan mk, kpu harus melakukan pleno penetapan kada terpilih. 
"oleh pak mendagri proses di kpu ini dilakukan satu hari setelah putusan mk. dan dilanjutkan lagi sehari kemudian untuk pengumuman kada terpilih di dprd. itu untuk persiapan menuju tanggal 20 februari," katanya.
sebelumnya sekretaris daerah (sekda) provinsi jambi sudirman bersama ketua dprd provinsi jambi m. hafiz, asisten ii setda provinsi jambi arif munandar dan kepala biro pemerintahan setda provinsi jambi luthpiah mengikuti zoom meeting  bersama  menteri dalam negeri (mendagri) republik indonesia tito karnavian. 
dengan agenda rapat pelaksanaan pelantikan serentak gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota hasil pilkada serentak tahun 2024, bertempat di ruang jambi data analytic centre (jdac) kantor gubernur jambi, senin (03/02/2025) pagi.
dalam rapat tersebut, mendagri tito karnavian yang langsung memimpin rapat mengungkapkan bahwa berdasarkan instruksi dari presiden prabowo subianto memerintahkan agar pelantikan kepala daerah dipercepat, untuk memberi kepastian hukum dan kepala daerah tersebut bisa langsung bekerja.
 "pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa ini akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di mk pada tanggal 20 februari 2025," ungkap mendagri.
dikatakan mendagri tito karnavian, dimana dalam instruksi presiden tersebut pada prinsipnya upayakan secepat mungkin agar ada kepastian politik di daerah-daerah, sedangkan untuk efisiensi pemerintahan supaya semuanya bergerak berjalan. 
“dengan kepastian politik tersebut, diharapkan dunia usaha di daerah dapat berjalan optimal,” ujarnya.
seperti diketahui, lanjut mendagri tito karnavian bahwa pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa akan dilantik sekaligus dengan kepala daerah terpilih yang perkara sengketanya dinyatakan gugur melalui putusan dismissal di mk. 
“hal ini sesuai dengan hasil rapat bersama dengan dpr, kpu, bawaslu dan dkpp telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah awalnya tanggal 6 februari menjadi tanggal 20 februari mendatang,” lanjutnya.
mendagri tito karnavian juga menyampaikan bahwa setelah pertemuannya dengan mahkamah konstitusi (mk) pada jumat 31 januari 2025 pukul 19:00 wib, ada dua catatan hasil pertemuan tersebut, pertama putusan/ketetapan dismissal hasil pilkada serentak 2024 akan dibacakan pada tanggal 4-5 februari 2025, kedua, mk akan mengupload putusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama sejak putusan/ketetapan dismissal dibacakan.
lebih lanjut mendagri tito karnavian juga mengatakan, bagi pasangan bupati dan wali kota yang mengalami gugatan akan dilantik oleh gubernur sedangkan bagi yang non gugatan akan dilantik oleh presiden langsung di istana negara. (*)