Pro Pekerja, SAH Kawal Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

Reporter: faizarman |

Editor: M. Rosyikin |

Rabu , 13 Dec 2023 - 21:18

SOSIALISASI : Anggota DPR RI Komisi IX Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM menghadiri acara sosialisasi program penempatan tenaga kerja dalam negeri di Grand Hotel, Kota Jambi.--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.BACAKORAN.CO - Anggota DPR RI Komisi IX Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) Memberikan pembekalan materi Sosialisasi Ketenagakerjaan (KEMNAKER) dengan tema "Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri" bersama Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (PEPABRI) Provinsi Jambi, di Grand Hotel Jambi, Rabu (13/12) kemarin.

Dalam hal ini Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini meminta negara hadir untuk Pekerja dalam negeri, dengan cara memfasilitasi pemenuhan hak Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tanpa diskriminasi.

"Saya melihat pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk melindungi tenaga kerja kita harus fasilitasi hak mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak di dalam negeri, apalagi mereka nanti akan mendatangkan perputaran ekonomi," ungkap bapak beasiswa Jambi tersebut.

Perlindungan pekerja ini dilakukan secara berjenjang dari tingkatan desa, Kabupaten/kota Provinsi dan pemerintah pusat. "Maka ada mekanisme koordinasi yang efektif sehingga tidak ada tumpang tindih tanggung jawab," pungkasnya. (aiz)

pro pekerja, sah kawal penempatan tenaga kerja dalam negeri                            jambi, jambiekspres.bacakoran.co -  anggota dpr ri komisi ix dr. ir. h. a.r. sutan adil hendra, mm (sah) memberikan pembekalan materi sosialisasi ketenagakerjaan (kemnaker) dengan tema "program penempatan tenaga kerja dalam negeri" bersama persatuan purnawirawan dan warakawuri tni dan polri (pepabri) provinsi jambi, di grand hotel jambi, rabu (13/12) kemarin.
dalam hal ini anggota fraksi partai gerindra dpr ri ini meminta negara hadir untuk pekerja dalam negeri, dengan cara memfasilitasi pemenuhan hak warga negara indonesia (wni) untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tanpa diskriminasi.
"saya melihat pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk melindungi tenaga kerja kita harus fasilitasi hak mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak di dalam negeri, apalagi mereka nanti akan mendatangkan perputaran ekonomi," ungkap bapak beasiswa jambi tersebut. 
perlindungan pekerja ini dilakukan secara berjenjang dari tingkatan desa, kabupaten/kota provinsi dan pemerintah pusat. "maka ada mekanisme koordinasi yang efektif sehingga tidak ada tumpang tindih tanggung jawab," pungkasnya. (aiz)

Tag

Share