PKL di Talang Banjar Diberi Waktu 7 Hari, Bekas Lapak Bakal Jadi Pedestrian

Reporter: Muhammad Hafizh Alatas |

Editor: Adriansyah |

Selasa , 10 Jun 2025 - 20:13

DITERTIBKAN: Walikota Jambi Dr Maulana di dampingi Gubernur Jambi Al Haris memimpin langsung penertiban PKL yang berjualan sepanjang ruas jalan Orang Kayo Pingai, Talang Banjar kemarin (10/6). Di sini akan dibangun pedestrian. FOTO: DISKOMINFO KOTA JAMBI--

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO – Tim Terpadu Pemerintah Kota Jambi melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Talang Banjar pada Selasa pagi, (10/6/2025). Penertiban tersebut juga dibantu Pemerintah Provinsi Jambi dengan dihadiri Gubernur Jambi Al Haris.

Penertiban dilakukan bagian dari proyek pembangunan infrastruktur di sepanjang Jalan Orang Kayo Pingai. Proyek tersebut mencakup pembangunan saluran drainase tertutup, trotoar (pedestrian), dan median jalan.

“Ini bukan semata penertiban, tetapi langkah awal dalam pembangunan fasilitas publik yang lebih baik. Kami ingin menciptakan ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua,” ujar Maulana.

"Kendala dalam penertiban tentu ada. Ada beberapa pedagang tadi yang meminta waktu untuk bongkar sendiri masih kita beri waktu 7 hari. Setelahnya kita bongkar," tambahnya.

Pantauan di lapangan, selain petugas gabungan, sejumlah alat berat juga dikerahkan untuk mengeruk saluran air (got) yang tersumbat sampah.

Para pedagang diarahkan untuk menempati lokasi berjualan di dalam area Pasar Talang Banjar dan ke Pasar Angso Duo.

Namun, kebijakan ini tetap menjadi keluhan sejumlah pedagang. Saripah, salah satu pedagang yang telah lama berjualan di kawasan tersebut, mengaku kehilangan pendapatan.

“Kami sudah lama jualan di sini. Dulu kalau jualan di luar, cepat habis. Tapi sekarang di dalam, sampai sore belum habis juga. Pembeli malas masuk ke dalam pasar karena jauh," keluh Saripah, Selasa (10/06/2025).

Senada, pedagang lainnya Bernita mengatakan bahwa ia berharap pemerintah dapat memberi solusi agar pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman dan menarik pembeli.

“Kalau jualan di dalam tidak balik modal. Kami sudah coba hampir satu tahun, malah makin rugi,” ujarnya.

Sementara itu, pedagang yang telah berjualan selama 26 tahun di kawasan pasar Talang Banjar bernama Iwen mengatakan mendukung kebijakan pemerintah dalam menertibkan PKL, namun berharap pelaksanaannya dilakukan secara adil.

“Kami mendukung program pemerintah. Tapi kalau ditertibkan, harus semua, jangan tebang pilih,” tegasnya.

pkl di talang banjar diberi waktu 7 hari, bekas lapak bakal jadi pedestrian                             jambi, jambiekspres.co – tim terpadu pemerintah kota jambi melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (pkl) di kawasan talang banjar pada selasa pagi, (10/6/2025). penertiban tersebut juga dibantu pemerintah provinsi jambi dengan dihadiri gubernur jambi al haris. 
penertiban dilakukan bagian dari proyek pembangunan infrastruktur di sepanjang jalan orang kayo pingai. proyek tersebut mencakup pembangunan saluran drainase tertutup, trotoar (pedestrian), dan median jalan.
“ini bukan semata penertiban, tetapi langkah awal dalam pembangunan fasilitas publik yang lebih baik. kami ingin menciptakan ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua,” ujar maulana. 
"kendala dalam penertiban tentu ada. ada beberapa pedagang tadi yang meminta waktu untuk bongkar sendiri masih kita beri waktu 7 hari. setelahnya kita bongkar," tambahnya. 
baca juga:pemkot jambi tertibkan pkl tanpa izin di talang banjar, sediakan lokasi relokasi
baca juga:pemkot jambi ultimatum pkl talang banjar, bongkar sendiri atau dibongkar paksa
pantauan di lapangan, selain petugas gabungan, sejumlah alat berat juga dikerahkan untuk mengeruk saluran air (got) yang tersumbat sampah.
para pedagang diarahkan untuk menempati lokasi berjualan di dalam area pasar talang banjar dan ke pasar angso duo.
namun, kebijakan ini tetap menjadi keluhan sejumlah pedagang. saripah, salah satu pedagang yang telah lama berjualan di kawasan tersebut, mengaku kehilangan pendapatan. 
“kami sudah lama jualan di sini. dulu kalau jualan di luar, cepat habis. tapi sekarang di dalam, sampai sore belum habis juga. pembeli malas masuk ke dalam pasar karena jauh," keluh saripah, selasa (10/06/2025).
senada, pedagang lainnya bernita mengatakan bahwa ia berharap pemerintah dapat memberi solusi agar pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman dan menarik pembeli.
“kalau jualan di dalam tidak balik modal. kami sudah coba hampir satu tahun, malah makin rugi,” ujarnya.
sementara itu, pedagang yang telah berjualan selama 26 tahun di kawasan pasar talang banjar bernama iwen mengatakan mendukung kebijakan pemerintah dalam menertibkan pkl, namun berharap pelaksanaannya dilakukan secara adil.
“kami mendukung program pemerintah. tapi kalau ditertibkan, harus semua, jangan tebang pilih,” tegasnya.
sementara gubernur al haris menegaskan bahwa penataan pkl bertujuan menciptakan ketertiban kota tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. ia menekankan pentingnya penertiban sebagai bentuk tanggung jawab dan cinta terhadap kota jambi.
“bukan mengusir, tapi menata dan mengatur pedagang. jangan sampai ada air yang tergenang. kalau cinta kota jambi, maka harus mau diatur,” katanya.
ia juga mengingatkan petugas untuk konsisten dalam pengawasan agar pedagang yang telah direlokasi tidak kembali berjualan di lokasi semula. pemprov jambi, menurutnya, siap mendukung penuh upaya penataan tersebut.
penertiban dilakukan secara bertahap dan humanis, dengan disertai sosialisasi serta penyiapan tempat relokasi. para pedagang diberikan dua opsi lokasi baru untuk berdagang, yakni pasar angso duo baru dan kawasan dalam pasar talang banjar.
kepala pengelola pasar angso duo, purnomo sidi, mengatakan pedagang yang direlokasi akan dibebaskan dari biaya sewa selama enam bulan, meskipun tetap dikenakan retribusi harian sebesar rp10 ribu.
“selama enam bulan tidak ada biaya sewa. tapi tetap ada retribusi harian sebesar rp10 ribu,” jelasnya.
purnomo menjelaskan, pedagang diberikan pilihan untuk menyewa atau membeli lapak. biaya sewa ditetapkan sebesar rp1,5 juta per bulan, sementara pembelian dibanderol rp25 juta dengan sertifikat hak pemakaian tempat usaha (shptu) hingga masa kerja sama bot berakhir dan dapat diperpanjang.
sebanyak 450 pedagang akan ditempatkan di dua blok, 300 pedagang di blok e dan 150 pedagang di blok d. penempatan ini juga bertujuan mengoptimalkan fasilitas pasar angso duo baru yang lebih tertata dan representatif.
ketua dprd kota jambi, kemas faried alfarelly, turut hadir menyaksikan proses penertiban. ia mendukung langkah pemkot jambi dan menegaskan pentingnya mengembalikan fungsi kawasan talang banjar sesuai peruntukannya.
“tidak boleh jualan di sepanjang jalan kawasan talang banjar ini,” tegasnya kepada awak media.
faried mengapresiasi sikap aparat yang menjalankan penertiban secara tertib dan humanis. ia menyatakan, solusi yang ditawarkan pemerintah merupakan bentuk perhatian terhadap keberlanjutan usaha para pedagang.
“penertiban ini bukan sekadar menggusur, tapi memberikan alternatif yang lebih tertata,” ujarnya. (*)