Puan Pimpin Rapat Pimpinan Fraksi Bahas Reformasi DPR

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO– Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan fraksi-fraksi partai politik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Agenda utama rapat itu adalah membahas transformasi kelembagaan DPR serta menyikapi aspirasi publik yang belakangan mencuat melalui gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, bersama para ketua fraksi partai politik.

Usai rapat, Puan menegaskan bahwa seluruh pimpinan fraksi sepakat untuk mengambil sejumlah langkah konkret sebagai respons awal atas tuntutan publik.
Di antara keputusan yang diambil adalah penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja, baik oleh anggota maupun oleh komisi-komisi.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen awal menuju pembenahan sistemik di tubuh parlemen.
“DPR tidak menutup telinga. Aspirasi rakyat adalah bahan evaluasi penting bagi kami untuk memperbaiki diri,” ujar Puan dalam keterangan persnya.

Ia juga menyatakan akan langsung memimpin agenda reformasi kelembagaan DPR demi menciptakan lembaga legislatif yang lebih transparan dan akuntabel.
Gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menjadi latar belakang seriusnya pertemuan ini.

Sebelumnya, DPR juga telah mengundang 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog dan mendengarkan secara langsung kritik serta tuntutan mereka terhadap kinerja parlemen.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam pertemuan tersebut sempat menyampaikan permintaan maaf mewakili seluruh anggota DPR atas kesalahan dan kekurangan yang terjadi selama menjalankan tugas.

Ia mengakui bahwa permintaan maaf tidak cukup, dan bahwa tindakan nyata berupa reformasi menyeluruh harus segera dilakukan.
Dasco menjelaskan bahwa reformasi DPR akan meliputi evaluasi atas sistem penggajian dan tunjangan, pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri, serta dukungan terhadap pembentukan tim independen untuk mengusut dugaan makar yang muncul selama aksi protes berlangsung.
Selain itu, DPR juga menyatakan komitmennya mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan memberikan perhatian pada tuntutan mahasiswa terkait beban pajak yang dianggap memberatkan rakyat.
Langkah-langkah ini diklaim sebagai awal dari upaya DPR untuk mengembalikan kepercayaan publik, di tengah sorotan tajam terhadap kinerja dan sikap para wakil rakyat dalam beberapa waktu terakhir. (*)