Bawaslu NTB Ajak Masyarakat Perkuat Pengawasan Menuju Pemilu 2029 Bermartabat

MATARAM, JAMBIEKSPRES.CO- Bawaslu Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan proses demokrasi menuju Pemilu 2029 yang lebih bermartabat.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu NTB, Hasan Basri, mengatakan keberhasilan pengawasan Pemilu tidak dapat hanya bertumpu pada penyelenggara formal. Namun masyarakat memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi, integritas, dan adil jalannya pemilu.

"Dengan partisipasi masyarakat, pengawasan akan memiliki mata yang lebih banyak, jangkauan yang lebih luas, dan dampak yang lebih kuat," ungkap Hasan pada program pendidikan pengawasan partisipatif daring yang diikuti 80 peserta kader pengawas partisipatif dari Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur, Senin.

Pelaksanaan pelatihan berlangsung interaktif dan dinamis. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga berdiskusi tentang pengalaman lokal dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pendekatan ini dilakukan agar proses pembelajaran tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi membumi dan relevan dengan konteks sosial masyarakat NTB.

Hasan menyoroti perubahan pola pelanggaran pemilu dari praktik lapangan ke modus digital, mulai dari sebaran hoaks, manipulasi citra kandidat, hingga politik uang melalui transaksi digital. Ia menegaskan pengawas masa kini harus memahami teknologi agar mampu mengawasi ruang digital secara efektif.

"Ruang digital itu cepat, dinamis, dan tidak mengenal batas wilayah. Karena itu, seorang pengawas partisipatif bukan hanya harus peka, tetapi juga responsif dan berani mengambil tindakan saat menemukan dugaan pelanggaran," tegas Hasan.

Anggota Bawaslu NTB, Syaifuddin, memberikan pemahaman mengenai strategi mengembangkan gerakan pengawasan partisipatif berbasis komunitas. Ia menekankan pentingnya membangun jejaring relawan, membentuk ruang kampanye edukatif, serta memastikan gagasan pengawasan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi tumbuh menjadi gerakan sosial yang terorganisir.

Sementara Umar Achmad Seth, memandu peserta bagaimana memahami standar bukti, alur pelaporan, serta mekanisme verifikasi temuan masyarakat.

"Tantangan terbesar dalam pelaporan bukan hanya soal keberanian masyarakat melapor, tetapi memastikan laporan tersebut lengkap, relevan, dan memenuhi unsur pembuktian," ujar Anggota Bawaslu NTB Divisi Penindakan dan Pelanggaran ini.

Anggota Bawaslu NTB Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Suhardi, memberi gambaran kepada peserta mengenai jenis sengketa yang sering terjadi, batasan waktu penanganan, serta dinamika advokasi pengawasan pemilu di lapangan.

Pegiat pemilu, Yosep Yusdiana, membahas strategi menguatkan jaringan pengawas partisipatif agar dapat bergerak terukur, terencana, dan berkelanjutan. Ia menegaskan gerakan pengawasan bukan tentang bekerja sendirian, tetapi membangun kultur sosial menjaga demokrasi adalah tanggung jawab bersama.

Pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif yang digelar secara daring ini menjadi penanda pengawasan partisipatif tidak berhenti sebagai teori atau agenda formal institusi, tetapi berkembang menjadi gerakan publik yang berbasis nilai, kesadaran, dan aksi. Para peserta kini membawa mandat moral untuk menjadi bagian dari ekosistem pengawasan yang bekerja di lingkungan masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu NTB berharap lahir kader pengawas muda yang tidak hanya memahami proses Pemilu, tetapi mampu menjadi bagian dari perubahan. Mereka diharapkan bergerak, membangun ruang edukasi, dan memastikan Pemilu serentak 2029 berjalan lebih berkualitas, lebih transparan, dan lebih bermartabat, sejalan dengan arah program Bawaslu RI. (ant)