Menuju Pembaruan Agraria, BPN Akan Redistribusi 3.530 Bidang Tanah dari Kawasan Hutan

Ditambah beberapa potensi lain yang berkaitan dengan Tanah Objek Agraria (TORA).

Ada Potensi Sertipikasi TORA dari Addendum IUPHHK Provinsi Jambi yang memiliki jumlah 1.097,393 Hektar sisa yang belum ditindaklanjuti untuk tahun ini. 

Juga Potensi Sertipikasi TORA dari Tata Batas Lama Provinsi Jambi yang memiliki jumlah 67,33 Hektar sisa yang belum ditindaklanjuti.

Agustin menjelaskan terkait lokasi sertipikasi redistribusi tanah dari tanah Transmigrasi tahun ini memiliki 569 bidang.

Ia pun mengaku bahwa Transmigrasi di Provinsi Jambi menjadi sebuah agenda besar bagi BPN.

BACA JUGA:Jambi Kehilangan 3 Juta Hektar Hutan Sejak 1973, Warsi Ajak Ikhtiar Pemulihan Bumi

BACA JUGA:Pemkot Masih Tunggu Hasil BPN Untuk Bayar Lahan SDN 212

"Jika kita lihat memang transmigrasi ini jadi PR besar sejak beberapa tahun lalu kita berusaha melakukan excersice (latihan) masalah transmigrasi ini dan semoga 569 bidang ini berkontribusi dalam penyelesaian masalah transmigrasi di Provinsi Jambi," uturnya. 

Agustin menyampaikan harapannya mengenai potensi yang ada dan menyampaikan pembaharuan proses sertipikasi redis di Provinsi Jambi.

"Harapannya di tahun 2024 ini redistribusi bisa menjadi ikon dari proses penanganan aset-aset yang ada di Indonesia dan Provinsi Jambi. Tahun ini pun redis untuk semua prosesnya dilakukan secara elektronik, ini ikon baru dari Reforma Agraria 2024," ucapnya.

Gubernur Jambi, Al Haris menyampaikan harapannya terkait GTRA di tahun 2024.

BACA JUGA:10 Tahun Menunggu Sertifikat Tanah

BACA JUGA:Pemkab Tebo Turunkan Tim Sanksi ke Desa Tanah Garo

"Tugas tim (GTRA) ini jelas, bagaimana ini memastikan hak-hak dari pada masyarakat, kemudian juga aset-aset pemerintah dan sebagainya, termasuk juga pelepasan kawasan hutan yang belum kita jadikan lahan-lahan yang memiliki hukum, pelepasan hak secara hukum. Kemudian juga tim gugus tugas bekerja agar kita menata apakah itu tanah, aset, dan sebagainya. Kita berharap Jambi kemarin nomor 3 nasional, kita berharap 2024 ada peningkatan, kalau bisa masuk ke 2 besar yang diharapkan," ungkapnya. 

Gubernur Jambi, Al Haris pun menyadari terdapat  tantangan yang harus dihadapi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria dalam menyikapi pengelolaan Agraria.