Dewan Desak Pj Walikota Ganti Dirut RS Abdul Manap Karena Dianggap Tidak Mampu

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Sejumlah Fraksi di DPRD Kota Jambi menyoroti permasalahan yang saat ini terjadi di RS H Abdul Manap Jambi, yakni tentang kekosongan obat, hutang obat yang mencapai Rp 7 M dan hutang jasa pelayanan yang mencapai Rp 10,8 M. 

Setidaknya ada empat fraksi yang menyampaikan langsung rekomendasinya terkait permasalahan RS Abdul Manap, saat rapat Paripurna jawab fraksi terhadap nota pengantar pertanggungjawaban APBD Kota Jambi 2023, Senin sore (10/6/2024). 

Seperti yang disampaikan Fraksi PDIP, Frans. Pihaknya mempertanyakan soal hutang obat RS Abdul Manap yang mencapai Rp 7 Miliar dan hutang RS Abdul Manap pada jasa pelayanan tenga kesehatan senilai Rp 10,8 Miliar. 

"Fraksi PDIP meminta Dirut RS Abdul Manap diganti, karena dianggap tidak mampu," katanya saat membacakan pandangan fraksi. 

BACA JUGA:3 JCH Jambi Batal Berangkat

BACA JUGA:Dengan Sampah, Mendaur Ulang Stigma Anak Jalanan

Hal senada juga disampaikan fraksi Demokrat Kebangsaan DPRD Kota Jambi, Rominop. Kata dia RS Abdul Manap harus segera dievaluasi mulai dari struktur manajemen hingga administrasi. 

Fraksi PKS, juga menyampaikan hal senada. Disampaikan Zayadi, RS Abdul Manap saat ini menjadi sorotan masyarakat, harus ada evaluasi oleh Pj Walikota Jambi. 

"Kekosongan obat belum menunjukan perbaikan kinerja atas pelayanan kesehatan. Kami rekomendasi evaluasi menyeluruh sistem birokrasi di RS Abdul Manap," katanya. 

"Langkah kongkrit harus diambil pemkot Jambi untuk masalah tersebut," ujarnya. 

Sementara Fraksi Golkar melalui Kemas Farid menyampaikan, RS Abdul Manap memiliki hutang obat Rp 7 M dan hutang jasa pelayanan Rp 10,8 M. Disisi lain juga RS plat merah ini masih tergantung pada APBD.

 "Jika ini terus terjadi maka akan membuat beban APBD makin besar. Sementara RS sudah BLUD," katanya. 

Dengan lantang ia menyebutkan, bahwa kondisi ini terjadi karena ketidakmampuan dan ketidakmauan eksekutif untuk memberikan pelayanan dasar yang baik terhadap masyarakat. 

"Kami rekomendasi untuk audit keuangan dan evaluasi Direktur dan manajemen RS Abdul Manap," tegasnya.