Orang Miskin Jadi Aset Elektoral

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, masih tingginya beberapa harga bahan kebutuhan pokok rakyat harus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain harganya masih tinggi, untuk mendapatkannya juga tidak mudah, karena harus berebut dengan negara lain, karena persoalan impor.
Ditambah lagi, lanjut Said, harga beras di pasar internasional masing tinggi, meskipun ada tren turun dibanding Februari lalu, dari 19 USD ke 17, 8 USD per kuintal, namun harga ini rata rata juga masing tinggi dibanding tahun 2022 dan 2023.
Demikian halnya juga dengan gula. Harga gula di pasar internasional masih 22 USD per pound, lebih tinggi rata rata dibanding tahun lalu yang di kisaran 18-22 per pound. Beberapa bahan pangan lainnya seperti jagung, kedelai, gandum, dan daging di pasar internasional menunjukkan tren penurunan, inilah kesempatan pemerintah untuk mengamankan pasokan dalam negeri.
"Seperti kita ketahui, setiap momentum Ramadhan dan perayaan Idul fitri, permintaan terhadap bahan pangan pokok rakyat akan meningkat. Saya kira pemerintah juga sudah tahu akan tren permintaan tinggi momen seperti ini," ujar Said.
Tak ada jalan lain bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan pangan aman. Karena, kalau untuk stok jangka pendek tidak bisa dipenuhi didalam negeri, tentu tak ada pilihan selain impor.
"Karena itu sudah saatnya skema impornya juga harus dirubah dari skema kuota menjadi tarif untuk menjaga kegiatan impor menjadi perburuan rente," tegas elite PDIP itu.
Selain itu, pemerintah harus menggelar operasi pasar berskala besar. Sebab setiap kenaikan harga pangan rakyat, ada sensitivitas terhadap daya belinya.
"Sebab, jika daya beli rakyat turun, skala besarnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebab lebih dari 50 persen ekonomi nasional di topang dari konsumsi rumah tangga," paparnya.
Sementara itu, untuk rumah tangga miskin dan sangat miskin, pemerintah perlu memastikan seluruh program bansos terjangkau oleh mereka. Sebab kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menyulitkan kondisi perekonomian mereka.
"Program bansos kita harapkan menjadi peredam dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Jadi untuk Jangka panjang, urusan pangan pokok jangan hanya jadi slogan," ujarnya.
Pemerintah telah membentuk berbagai lembaga dan badan yang mengurusi pangan, namun kepatuhan terhadap peta jalan untuk mencapai kemandirian pangan tidak serius dijalankan. Lebih menyedihkan urusan pangan dijadikan komoditas politik pemilu, orang miskin jadi aset elektoral.
"Kedepan hal seperti ini tidak boleh terulang. Bangsa kita tidak bisa beranjak maju kalau urusan pangan masih tidak tuntas," pungkasnya. (gwb)