JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO–Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menindak tegas oknum yang mengklaim stok blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) kosong.
Pernyataan ini disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, usai rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
BACA JUGA:Bantah Stok Blangko E-KTP Menipis, Ditjen Dukcapil Pastikan Tidak Ada Kelangkaan
BACA JUGA:Stok Blangko e-KTP Aman untuk Tiga Bulan ke Depan
Teguh Setyabudi menegaskan bahwa pihaknya akan menyelidiki dan memberikan sanksi kepada oknum yang menyebarluaskan informasi tidak akurat mengenai ketersediaan blangko KTP-el.
"Kami akan mencari tahu siapa yang membuat pernyataan tersebut dan apakah berasal dari dinas dukcapil atau pihak luar yang mungkin sengaja menciptakan isu untuk kepentingan pribadi,” kata Teguh.
Dia juga mengingatkan bahwa Ditjen Dukcapil berkomitmen untuk memberantas praktik ilegal terkait pembuatan KTP-el.
“Kami akan menindak tegas oknum yang menawarkan jasa pembuatan KTP-el secara tidak sah, yang berpotensi menimbulkan pungutan liar dan merugikan masyarakat,” tambahnya.
BACA JUGA:816 Blangko Ijazah di Muaro Jambi Dimusnahkan, Ada Apa?
BACA JUGA:Jelang Pemilu, Stok Blangko KTP-e di Batanghari Menipis
Menurut Teguh, stok blangko KTP-el saat ini mencapai enam juta dan tidak mengalami kelangkaan sejak Juli 2023.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko KTP-el seperti yang diklaim dalam beberapa laporan,” ujarnya.
Pernyataan ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat mengenai ketersediaan blangko KTP-el yang tersebar di media sosial.
BACA JUGA:316 Pemilih di Kabupaten Tebo Belum Rekam e-KTP
BACA JUGA:Disdukcapil Tanjab Barat Cepatkan Perekaman E-KTP Menjelang Pilkada
Dengan langkah ini, Ditjen Dukcapil berharap dapat mengatasi kekhawatiran publik dan memastikan kelancaran proses administrasi kependudukan. (*)