Meski sempat bertemu Jokowi secara khusus, Idrus menepis anggapan jika Bahlil adalah representasi sikap Istana.
Bagi dia, pertemuan tersebut sebagai interaksi wajar antara presiden dengan pembantunya di kabinet.
’’Saya punya keyakinan tidak ada (cawe-cawe Istana),’’ katanya.
Idrus juga menegaskan bahwa perubahan pucuk pimpinan Golkar tidak berpengaruh pada rekomendasi pilkada. Rekomendasi yang sudah dikeluarkan tetap sah.
’’Semua yang sudah diputuskan itu keputusan institusi. Nggak ada masalah,’’ ungkapnya.
Tugas kepemimpinan baru tinggal melanjutkan daerah-daerah yang belum tuntas. Jika rekomendasi dikocok ulang, hal itu justru bisa memicu persoalan di level akar rumput.
Selain nama Bahlil, sosok lain yang banyak diisukan berpeluang menjadi Ketum definitif Golkar adalah Gibran Rakabuming Raka.
Posternya dengan berlatar belakang partai beringin beredar luas di media sosial. Terkait hal itu, Ketua DPP Adies Kadir menilai Gibran tidak memiliki kans menjadi Ketum.
’’Ah enggak ada, belum ada,’’ ujarnya di DPP Golkar.
Jika masuk dalam bursa, Adies menduga pasti akan ada pertanda politik. Misalnya, Gibran sowan dengan DPP Golkar ataupun melakukan konsolidasi dengan jajaran DPD provinsi. Namun, nyatanya hal itu tidak dilakukan.
Lagi pula, jika konsolidasi dilakukan Gibran, waktu yang tersisa tidak lagi banyak. Sebab, Golkar berencana menggelar munas dalam waktu dekat.
’’Kan tanda-tanda itu harus kita kira minimal tiga bulan lah ya,’’ kata anggota DPR dapil Jawa Timur I itu. (gwb)