“Untuk bulan Juli, kemungkinan TPP akan dibayar pada September, bersamaan dengan TPP bulan Agustus. Jadi, pembayaran akan dilakukan dua kali pada September,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tidak ada masalah kas kosong di Pemkot Jambi.
“Kas kami tidak pernah kosong, tetapi kami harus mengatur cash flow dengan baik. Kami menghadapi keterbatasan kas dan juga menunggu Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi yang pada 2024 ini belum disalura. Itulah yang ditunggu untuk menambah kas kami,” kata Husni.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi, mengatakan, TPP ini tertunda karena menunggu masuknya uang ke kas daerah, khususnya dari PAD (Pendapatan Asli Daerah).
"Ini adalah penundaan pembayaran, bukan ketidakmampuan untuk membayar," katanya.
Fauzi menjelaskan lebih lanjut, Kas daerah juga dibebankan untuk membayar gaji PPPK, sehingga masalah ini timbul.
"Masalah seperti ini juga umum terjadi di daerah lain,” pungkasnya. (*)