JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengungkapkan bahwa ada 400 laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang diterima hingga tahapan pendaftaran pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah, yakni 27 hingga 29 Agustus 2024.
“Sudah ada laporan lebih dari kalau tidak salah 400 ya, yang kemudian sedang ditindaklanjuti,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa laporan terkait pelanggaran netralitas ASN perlu diantisipasi karena menjadi kerawanan pilkada yang ketiga berdasarkan indeks kerawanan pilkada yang dirilis Bawaslu.
Adapun kerawanan yang pertama adalah politik uang, dan kedua yaitu netralitas penyelenggara pemilu.
Sementara itu, ia menjelaskan bahwa laporan ASN tidak netral pada Pilkada 2024 berpotensi meningkat dibandingkan Pemilu 2024 disebabkan hubungan yang dekat antara ASN dengan para calon kepala atau wakil kepala daerah.
BACA JUGA:Sudah Melewati Kajian Panjang Pergantian Nama Jadi RSJD Kolonel H. M. Syukur
BACA JUGA:70 Titik Lahan dan 49 Bangunan Terbakar Kasus Januari Hingga September 2024“Dan juga kedekatan tingkat daerah lebih dekat daripada pada saat pemilu nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden,” jelasnya.
Menurut dia, sejumlah daerah yang memiliki kerawanan tinggi terjadinya laporan mengenai netralitas ASN adalah beberapa daerah di Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Daerah Khusus Jakarta.
Sementara itu, dia mengatakan bahwa sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara RI. Ia mengatakan bahwa sanksi dapat berupa pemberhentian dari jabatan hingga pemecatan.
“Sekarang akan kami lihat nanti dari laporan teman-teman Badan Kepegawaian Negara karena yang akan melaksanakan selanjutnya adalah teman-teman BKN, bukan Bawaslu. Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran,” ujarnya.
Berdasarkan jadwal tahapan Pilkada 2024, usai pendaftaran maka tahapan selanjutnya adalah penetapan pasangan calon yang dilaksanakan pada 22 September 2024. Selanjutnya pada 25 September hingga 23 November 2024, para pasangan calon diagendakan berkampanye.
Kemudian tanggal 27 November 2024 menjadi hari pemungutan suara Pilkada 2024, serta dilanjutkan dengan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara hingga 16 Desember 2024.
Gubernur Al Haris berpesan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jambi untuk tetap netral dalam Pilkada 2024 mendatang. Agar ASN bekerja sesuai dengan tugas dan aturan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Haris kepada ribuan ASN di lapangan kantor Gubernur (17/9/2024). Ia menjelaskan dirinya sendiri akan cuti kampanye mulai 26 September ini dan berharap ASN netral. Nantinya Al Haris akan cuti selama 2 bulan, atau tepatnya hingga 23 November.
"Pesan Saya kepada ASN semuanya agar jadi ASN yang tak berpihak kemanapun, jaga netralitas kita dalam berpolitik," kata Haris (17/9).