JAKARTA, JAMBIEKSPRES.Co- Universitas Indonesia (UI) melalui Fakultas Hukum (FH) kembali mengadakan The 6th International Conference on Law and Governance (icLave) yang akan berlangsung pada 4-5 November 2024 di Kampus FHUI Depok, Jawa Barat.
Dekan FHUI, Dr. Parulian Paidi Aritonang, SH, LL.M, MPP, menjelaskan bahwa icLave merupakan konferensi internasional tahunan yang telah diselenggarakan sejak 2017.
Tahun ini, acara ini bertepatan dengan peringatan 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia.
Sejarah pendidikan hukum di Indonesia dimulai pada tahun 1924 dengan berdirinya Rechtshoogeschool, yang merupakan sekolah tinggi hukum pertama di Hindia Belanda dan kini dikenal sebagai FHUI. Memanfaatkan momentum tersebut, icLave kali ini mengangkat tema "Re-shaping the Future of Indonesian Higher Legal Education."
Menurut Dr. Parulian, konferensi ini bertujuan untuk menyediakan platform bagi akademisi dan praktisi hukum untuk berkontribusi dalam diskusi tentang masa depan pendidikan tinggi hukum di Indonesia, serta perbaikan sistem hukum secara keseluruhan.
Konferensi ini juga akan menghadirkan pembicara dari berbagai negara yang merupakan guru besar dan pakar hukum. Beberapa di antaranya adalah Prof. Joanne van der Leun dari Leiden University, Dr. Sripapha Petcharamasree dari Chulalongkorn University, Dr. Jeremy Kingsley dari Western Sydney University, Prof. Dr. Jeff Gidings dari Monash University, dan Prof. Henk Addink dari Utrecht University.
Mereka akan berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia, mencakup metode penelitian hukum hingga klinik hukum sebagai metode pembelajaran masa depan.
Ketua Pelaksana The 6th icLave 2024, Dr. Qurrata Ayuni, SH, MCDR, menyatakan bahwa kehadiran para guru besar internasional dan presenter dari berbagai instansi membuat icLave menjadi platform penting untuk merumuskan peta jalan pendidikan tinggi hukum Indonesia di abad ke-21.
Dalam rangka memperingati 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia, The 6th icLave juga akan mengadakan deklarasi yang berisi rekomendasi untuk perbaikan pembangunan hukum dan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Deklarasi ini akan dibacakan oleh Dewan Guru Besar FHUI sebagai penutup acara dan diserahkan kepada pemerintah. (*)