JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengungkapkan kebutuhan mendesak akan dukungan dari Komisi X DPR RI untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Mu'ti menilai, infrastruktur pendidikan, khususnya bangunan sekolah, masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala anggaran dan koordinasi antara kementerian.
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Mu'ti menjelaskan bahwa banyak proyek pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang terhambat.
Ia mengungkapkan, sejauh ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mencari solusi terkait pembagian tanggung jawab dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur pendidikan.
"Masalah utama kami adalah terbatasnya anggaran dan adanya kebingungannya mengenai kewenangan, apakah pembangunan infrastruktur pendidikan seharusnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," terang Mu'ti.
Ia juga mengusulkan kepada Wapres Gibran agar ada pembagian kewenangan yang jelas, di mana Kemendikdasmen dapat mengelola sebagian proyek infrastruktur pendidikan secara langsung untuk mempercepat realisasi program-program pemerintah.
Selain itu, Komisi X DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Dalam kesimpulan rapat, anggota Komisi X menyatakan pentingnya agar pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur pendidikan berada di bawah kewenangan kementerian yang terkait langsung dengan bidang pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menambahkan bahwa pihaknya mendorong Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek untuk terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, sehingga proses pembangunan infrastruktur pendidikan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
"Komisi X akan terus mendukung upaya peningkatan infrastruktur pendidikan dan berharap pengelolaannya bisa lebih terfokus pada kementerian yang memang memiliki kewenangan dan kapasitas di bidang ini," kata Hetifah.
Dengan adanya dukungan dari DPR, diharapkan proses pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang paling membutuhkan, dapat berjalan lebih lancar dan efektif. (*)