JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO– Peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai bahwa program "Makan Bergizi Gratis" (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bisa memberikan dampak luas bagi ekonomi Indonesia, terutama dalam membuka peluang lapangan kerja baru di masyarakat.
Eliza menjelaskan, program ini memiliki potensi untuk menciptakan efek berganda yang bermanfaat.
“Dengan adanya program makan bergizi gratis, masyarakat sekitar akan merasakan manfaat berupa terciptanya lapangan kerja baru, baik dalam pengelolaan dapur hingga distribusi bahan makanan,” ungkapnya, di Jakarta.
Pembentukan dapur-dapur sehat yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah dinilai dapat meningkatkan ekonomi daerah karena melibatkan produk lokal dan tenaga kerja dari masyarakat setempat.
“Produk yang digunakan untuk menyediakan makanan bergizi gratis akan berasal dari sumber lokal, yang otomatis meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, program ini membuka peluang pekerjaan di tingkat lokal,” tambah Eliza.
BACA JUGA:Jambi Belum Terapkan Program MBG dan Gubernur Tunggu Petunjuk Pusat
BACA JUGA:Koordinasikan OPD untuk Program MBG, Satukan Persepsi Lancarkan Swasembada Pangan dan MBG
Dia juga menyarankan agar pemerintah memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti dapur yang dimiliki sekolah atau UMKM, untuk mengurangi biaya operasional dan mempercepat pelaksanaan program.
Pemanfaatan dapur lokal ini dinilai bisa lebih efisien dan membantu mengurangi biaya distribusi, karena jarak yang lebih dekat dengan lokasi penerima manfaat.
Namun, Eliza juga mengingatkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program ini, seperti kendala dalam hal eksekusi dan sistem pembayaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Pada Senin (6/1), pemerintah memulai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa pada akhir Januari 2025, pemerintah menargetkan tercapainya 937 dapur MBG.
Target lebih ambisius di akhir 2025 adalah membuka 5.000 dapur MBG yang akan melayani sekitar 20 juta penerima manfaat, mencakup peserta didik dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Hingga saat ini, sudah ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang siap beroperasi di 26 provinsi, termasuk di Aceh, Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua.
Program ini diperkirakan dapat membantu mengatasi masalah kekurangan gizi di masyarakat, serta memberikan dampak ekonomi positif dengan membuka peluang bagi pekerja lokal dan meningkatkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan produk-produk lokal.
Ke depannya, pemerintah berharap program ini dapat mengurangi ketimpangan gizi, meningkatkan ketahanan pangan, dan memperkuat perekonomian rakyat melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. (*)