Sedangkan lima teradu dari Bawaslu Sulteng adalah Nasrun (Ketua), Muh. Rasyidi Bakry, Ivan Yudharta, Fadlan, dan Dewi Tisnawati. Kelima orang tersebut secara berurutan menjadi teradu VI sampai teradu X dalam perkara ini.
Pengadu mendalilkan ketua dan empat anggota Bawaslu Parigi Moutong tidak mengawasi tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong pada Pilkada 2024. Akibatnya, KPU Kabupaten Parigi Moutong status tidak memenuhi syarat (TMS) untuk bakal pasangan calon H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A. Hafid.
Menurut para pengadu, teradu I sampai teradu V telah melakukan pembiaran terhadap KPU Kabupaten Parigi Moutong karena menolak permohonan penyelesaian sengketa pilkada yang diajukan oleh H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A. Hafid.
Pengadu juga menyampaikan bahwa ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tidak melakukan pengawasan pencalonan dengan benar. Hal itu berdampak pada keluarnya putusan TMS untuk bakal pasangan calon H. Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A. Hafid oleh KPU Parigi Moutong. Putusan tersebut, menurut pengadu, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BACA JUGA:Sepanjang 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
BACA JUGA:Pengadu Apresiasi DKPP Periksa Detail Dugaan Asusila Ketua KPU
“Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati telah melakukan pembiaran terhadap Ketua dan Anggota KPU Parigi Moutong yang memberikan kesempatan yang tidak adil dalam pelaksanaan kampanye,” ucap Lukman.
Sementara, ketua dan empat anggota Bawaslu Sulteng diadukan pihak pengadu karena diduga tidak melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Parigi Moutong. (gwb)