Akibatnya, 8 Kecamatan yang didalamnya 15 desa terendam banjir. Dari laporan ke pusat itu, terdapat 14.041 Kepala Keluarga atau 32.874 korban jiwa terdampak banjir ini. Dengan kerugian materiil 14. 081 unit rumah terdampak. Dan dilaporkan kondisi terakhir banjir berangsur surut.
Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mendorong pemerintah untuk tidak hanya memikirkan jangan pendek namun juga memikirkan jangka panjang.
Edi Purwanto menyebut bahwa selain memberikan solusi jangka pendek dengan memberikan bantuan, pemerintah juga harus memikirkan jangka panjang, sehingga persoalan banjir yang terjadi saat ini benar-benar menjadi kajian yang serius.
"Pertama bisa saja hutan kita sudah gundul, kemudian upaya kita untuk melakukan penghijauan seperti apa, kemudian yang kedua sistem drainase kita seperti apa. Ini harus betul-betul di kaji," ungkapnya.
"Kemudian ketiga bisa saja mohon maaf akibat ketidakpatuhan pemilik-pemilik tambang misalnya bekas tambang batu bara yang sudah diambil dan tinggal menjadi terowongan tidak dilakukan reklamasi," akunya.
Beberapa hal inilah yang disebutkan oleh Edi Purwanto harus betul-betul dikaji, maka Edi Purwanto meminta agar pemerintah Kabupaten Kota berkoordinasi bersama dengan pihak-pihak terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi.
"Tinjaunnya harus komprehensif sehingga 10 tahun kedepan tidak ada lagi kita menghadapi kondisi yang sama seperti saat ini," pungkasnya.
1.500 KK Terdampak
Sementara itu, sejumlah warga Kota Jambi sudah terkena banjir dari luapan Sungai Batanghari. Terutama di Kelurahan Legok. Kurang lebih 1.500 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi mulai terdampak banjir.
Pantauan di lokasi, air sudah menggenangi area rumah warga. Rata-rata rumah di kawasan Legok kontruksi panggung, sehingga air belum masuk ke dalam rumah warga.
"Saat ini berdasarkan pengukuran oleh Dinas Damkartan, ketinggian sungai Batanghari sudah di angka 14,76 meter," kata Lurah Legok, Rahmansyah, Senin (15/1/2024).
Lanjutnya, beberapa titik jalan di Legok sudah mulai terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 50 cm hingga 100 cm. Sehingga mengakibatkan kendaraan baik roda dua dan roda empat tak bisa lewat.
"Terutama di depan kantor Lurah, jalannya sudah tergenang, sehingga kami terpaksa memindahkan pelayanan ke Posko Terpadu yang ada di dekat jembatan Pelangi, Pulau Pandan," katanya.
Kata Dia, sudah ada enam kepala keluarga yang diungsikan ke tempat yang lebih aman, di rumah salah satu warga yang berada di Kampung Baru.
"Sementara untuk rumah sudah ada 70 sampai 75 rumah yang terendam banjir. Untuk di depan kantor Lurah itu ketinggian air sudah 1,20 meter. Sehingga untuk bisa ke kantor Lurah masyarakat membutuhkan perahu, akan tetapi guna menunjang pelayanan yang lebih optimal, maka pelayanan sementara kami pindahkan ke Posko terpadu," akunya.
"Untuk rumah-rumah yang sudah terendam kami minta listriknya untuk dipadamkan, supaya tidak membahayakan. Kalau untuk masyarakat yang rumahnya belum terendam listriknya masih menyala," ujarnya.