Sementara itu, Kabid Penagihan dan Keberatan BPPRD Kota Jambi, Nico Kristian Mendrofa mengaku, pihaknya sudah rutin melakukan penagihan, bagi pelaku usaha yang menunggak pajak. Pemerintah Kota Jambi juga sudah membentuk tim terpadu untuk mengoptimalisasi capaian pajak daerah.
"Beberapa pelaku usaha yang menunggak sudah didatangi oleh tim optimalisasi, ada yang membayar mengangsur, ada yang kami tempel stiker sebagai penunggak pajak. Saat didatangi tim, pelaku usaha janji akan melakukan pelunasan, tapi sampai saat ini belum ada pergerakan melunasi tunggakan tersebut. Bahkan ada juga pelaku usaha yang pajak bulan berjalan juga belum disetorkan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan pada dasarnya pelaku usaha yang dipanggil dalam hearing tersebut berkomitmen akan segera melakukan pelunasan terhadap tunggakan pajaknya.
"PT EBN tadi sama-sama kita dengar berjanji akan melakukan pelunasan di bulan April, mereka juga menyampaikan keluhan-keluhan yang mereka hadapi. Seperti adanya tambahan biaya operasional Rp 2 juta per hari," jelasnya.
Junedi mengatakan, jika dalam rapat tersebut juga disepakati tidak ada penambahan tunggakan pajak baru. Artinya pelaku usaha harus tertib membayarkan pajaknya secara reguler.
"Kepada yang lain kita sampaikan juga. Seperti Pi'tek Obong dan juga Hotel Abadi untuk segera dengan cepat menyelesaikan tunggakan tunggakan itu. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa kami berupaya juga agar bagaimana pelaku usaha ini tetap bisa berjalan, usahanya tetap berjalan. Itu merupakan tugas dari BPPRD untuk mencarikan rumus yang tepat. Bagaimana tunggakan-tunggakan itu bisa diselesaikan, dan tentunya usaha tetap bisa berjalan dan kami berharap tidak ada menambah tunggakan baru lagi," pungkasnya. (*)