JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan belum mengambil langkah perbaikan terhadap sejumlah ruangan di Kantor Gubernur yang mengalami kerusakan akibat aksi unjuk rasa sopir batu bara.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Ia menilai bahwa kerusakan tersebut akan menjadi pembuktian apa yang sudah diperbuat oleh oknum sopir batu bara saat unjuk rasa.
“Masalah kerusakan itukan sudah masuk wilayah hukum, jadi kita memberi kesempatan dulu bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
“Jadi dibiarkan terlebih dahulu karena itu menjadi pembuktian, tapi setelah dapat rekom baru diperbaiki,” ujarnya.
BACA JUGA:Quick Count
BACA JUGA:Jalan Depan Exit Tol Diperlebar Jadi 4 Lajur untuk Antisipasi Kepadatan Lalin
Lebih jauh, mengenai pemeriksaan terhadap terduga pelaku yang ditangani Ditreskrimum Polda Jambi bakal diintensifkan setelah Pemilu 2024.
“Saya sudah dapat informasi bahwa pemeriksaan nantinya akan diintensifkan setelah pemungutan suara. Ada, statmennya dari Dirkrimum untuk menyelesaikan laporan pengaduan terkait dengan pengrusakan,” terangnya.
Kendati demikian Ia memastikan tak ada perubahan sikap dari Pemprov yang dalam hal ini dirugikan.
“Tidak ada pencabutan laporan ya, karena kalau wilayah hukum harus diselesaikan dengan hukum,” sampainya.
Seperti diketahui pada 22 Januari 2024 lalu, akibat unjuk rasa supir batu bara KS Bara mereka merusak kantor gubernur dengan melemparkan batu ke simbol Pemprov Jambi itu. Hingga saat ini proses hukum tengah berjalan di Polda Jambi menuju penetapan tersangka.(*)