JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM) menyatakan Provinsi Jambi sebagai pusat referensi atau acuan pelaksanaan restorasi gambut nasional. Hal ini lantaran komitmen dan aksi nyata yang besar yang ditunjukkan Pemprov Jambi.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BRGM Hartono. Ia menilai bahwa komitmen yang besar terhadap pemulihan ekosistem gambut jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jambi menjadi provinsi pertama yang menginisiasi materi pengelolaan ekosistem gambut sebagai bagian dari muatan lokal (Mulok).
“Dengan demikian, diharapkan generasi yang akan datang menjadi lebih paham sejak awal tentang pentingnya restorasi dan pengelolaan gambut berkelanjutan,” katanya.
Hartono juga menambahkan, usaha yang telah dilakukan membuahkan hasil yang sangat memuaskan, dibuktikan dengan el nino tahun lalu dimana Jambi merupakan provinsi dengan hotspot paling sedikit dan tentu membawa dampak terhadap pengurangan emisi.
“Hal ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk diantaranya Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, World Bank, serta GCF (Green Climate Fund),” tambahnya.
BACA JUGA:Butuh Dana Triliunan untuk Normalisasi Sungai Batang Merao
BACA JUGA:Kapolda Jambi Hadiri Syukuran HUT Yayasan Kemala Bhayangkari Ke-44
Atas aksi nyata itu Kepala BRGM memberikan secara langsung penghargaan kepada Gubernur Jambi Al Haris, atas komitmen dan kepemimpinan luar biasa yang menjadikan Provinsi Jambi sebagai pusat referensi pelaksanaan restorasi gambut nasional.
Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Kontruksi Operasi dan Pemeliharaan BRGM Tris Raditian. Ia menyebutkan alasan memilih Provinsi Jambi sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Restorasi Gambut yaitu penanganan kebakaran gambut yang relatif baik selama kondisi El Nino. "Adanya dukungan Gubernur Jambi dan Pemerintah daerah yang baik dengan adanya Mulok Gambut pada satuan pendidikan tingkat menengah di Provinsi Jambi dan Pembentukan Pengelola KHG (Kawasan Hidrologis Gambut) Sungai Mendahara dan Sungai Batanghari serta sudah mendapatkan dana karbon bioCF," tegas Tris.
Sementara itu Gubernur Al Haris mengatakan bahwa Badan Restorasi Gambut Mangrove Nasional sudah memberikan perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan dalam pengelolaan gambut di Indonesia khususnya ada 7 provinsi yang menjadi prioritas BRGM termasuk Provinsi Jambi.
Al Haris mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah supaya lahan gambut bisa direstorasi dengan baik diantaranya dengan menerbitkan modul-modul pembelajaran anak sekolah dan langkah-langkah yang lainnya.
"Kita berharap masyarakat disekitar lahan gambut memiliki kesadaran yang tinggi terhadap manfaat dan fungsi lahan gambut, jangan sampai gambut ini menjadi hutan terlantar yang banyak limbah-limbah disana," ujar Gubernur Al Haris.
“Kita berharap memang kawasan lahan gambut kita ini semakin dikelola dengan baik dan disana masih ada sumber-sumber energi kita dari mulai karbon, oksigennya juga luar biasa disitu. Nah, ini juga menjadi perhatian dunia luar hari ini terhadap gambut-gambut kita Indonesia ini," sebut Haris.
Adapun Rapat koordinasi teknis Restorasi Gambut ini diikuti oleh 7 provinsi yaitu, Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Selain penghargaan kepada Gubernur Jambi, BRGM juga memberikan penghargaan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi atas implementasi restorasi gambut yang melibatkan seluruh stakeholder sehingga menjadikan Provinsi Jambi sebagai referensi pelaksanaan restorasi gambut nasional. (*)