"Rata-rata untuk membayar insentif pegawai di sini Rp 3 Miliar per bulan, namun pada bulan Januari lalu saja kita ada minus Rp 8 Miliar selisih dari pembayaran BPJS, jadi memang tidak ada uang untuk membayar insentif ini,”akunya.
Ia mengungkapkan pembiayaan pasien yang ditanggung BPJS mendominasi sebanyak 96 persen di RSUD. Sebagai contohnya pada Januari 2024 dari pendapatan RSUD dari pembayaran BPJS sekitar Rp 8 Miliar. "Tetapi pengeluaran yang kami dapatkan dari Kesmik itu sampai Rp 20 Miliar, sementara untuk total hingga Mei ini saya belum cek datanya dari Kesmik," katanya.
Ia mengungkapkan pembiayaan pasien yang ditanggung BPJS mendominasi sebanyak 96 persen di RSUD. Sebagai contohnya pada Januari 2024 dari pendapatan RSUD dari pembayaran BPJS sekitar Rp 8 Miliar. "Tetapi pengeluaran yang kami dapatkan dari Kesmik itu sampai Rp20 Miliar, sementara untuk total hingga Mei ini saya belum cek datanya dari Kesmik," katanya.
Adapun kelebihan BPJS untuk insentif sendiri ini bisa didapatkan dari paket BPJS seperti paket untuk BPJS 4 hari berjumlah Rp4 jutaan jika penggunaan obat efisien tanpa mengurangi kualitas bisa didapatkan. Akibatnya kata Dia, ada 1.800 nakes dan pegawai yang tak mendapatkan insentif jasa medis ini. (*)