JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO- Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi, mengungkapkan bahwa beban pemerintah daerah Kota Jambi semakin berat akibat masalah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Pada perekrutan 2023 lalu, sebanyak 2.345 PPPK telah menerima SK pada April 2024. Direncanakan pada akhir tahun ini, Pemkot Jambi akan merekrut lagi 3.295 PPPK yang terdiri dari 2.786 formasi teknis, 87 formasi tenaga kesehatan, dan 422 formasi guru.
"Kemarin kita mendapatkan dana untuk PPPK dari pusat sebesar Rp 90 miliar.
BACA JUGA:213 Guru PPPK Belum Lengkapi Syarat Perekaman Data Pengajuan Gaji
BACA JUGA:Terkait Keterlambatan Pembayaran Gaji 1.685 Guru PPPK SMA/SMK, Ini Alasan Disdik Provinsi Jambi Sementara kebutuhan gaji PPPK berkisar antara Rp 145 miliar. Artinya, ada Rp 50 miliar dana APBD kita yang harus direfocusing," kata Fauzi.
Fauzi menambahkan, dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2024, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 48-50 miliar.
Hal ini berdampak pada penundaan kegiatan atau refocusing beberapa OPD untuk menutupi defisit APBD di akhir tahun.
"Kalau tidak, nanti kita berhutang di tahun depan, ada tunda bayar. Ini yang kita hindari. Kita cari uang untuk menutupi, sehingga APBD berimbang dan tidak berhutang," jelasnya.
BACA JUGA:Belum Gajian Sejak Mei, Guru PPPK SMA dan SMK se-Provinsi Jambi Keluhkan Kebijakan Pemprov Jambi
BACA JUGA:Tunggu RPP ASN, Seleksi PPPK dan CASN Pemkab Tanjabtim Belum Jelas Jadwalnya
Fauzi juga menjelaskan bahwa perencanaan kedepan untuk SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) maksimal Rp 50 miliar.
"Tahun kemarin, perencanaan SILPA kita Rp 100 miliar. Ternyata setelah audit dari BPK, hanya Rp 50 miliar. Maka, kita harus mencari Rp 50 miliar tahun ini untuk menutupinya," katanya.
Selain itu, Fauzi menyebut bahwa perekrutan PPPK tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang pensiun, sehingga beban anggaran daerah untuk membayar PPPK semakin besar.
BACA JUGA:Bukan Termasuk Tindak Pidana, Kasus Seleksi PPPK Kerinci Dihentikan
BACA JUGA:PPPK Sibuk Cari Utangan Dampak Gaji Belum Dibayar
"Tahun ini sekitar Rp 150 miliar. Tapi dengan rencana pengangkatan lagi, kita perlu mencari solusi agar tidak defisit," pungkasnya. (*)