Wisatawan juga bisa memilih untuk berwisata ke kawasan Wisata Terpadu Mandeh atau destinasi lain di Pesisir Selatan, yang juga tidak terpengaruh oleh dampak bencana yang memutus jalan utama di Lembah Anai.
Demikian juga halnya wisatawan dari Provinsi Riau, yang saat ini merupakan "pasar" wisatawan Nusantara terbesar Sumbar, bisa mengakses destinasi di Limapuluh Kota, Payakumbuh, Bukittinggi, dan Tanah Datar tanpa kendala akses.
Selanjutnya jika ingin ke Padang, tersedia beberapa alternatif yaitu via Malalak tembus ke Padang Pariaman terus ke Padang.
Bisa juga lewat Kelok 44, turun ke Danau Maninjau Kabupaten Agam, terus ke Pariaman dan Padang. Atau lewat Solok baru ke Padang via Sitinjau Lauik.
"Jadi sebenarnya masih banyak alternatif bagi wisatawan untuk tetap merasa aman dan nyaman berwisata di Sumbar pascabencana ini," ujarnya.
Pelaku usaha pariwisata di Sumbar juga telah kondisi pascabencana itu dengan menyiapkan berbagai paket wisata yang menawarkan destinasi bebas macet akibat dampak bencana tersebut.
Upaya Pemprov Sumbar
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejatinya sudah merespons penurunan pergerakan wisata pascabencana tersebut. Semua pelaku usaha pariwisata dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diundang untuk berembuk mencari solusi.
Beberapa langkah kemudian disepakati untuk mencegah sektor pariwisata Sumbar kembali ke titik nol seperti yang terjadi pada saat bencana COVID-19 melanda.
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Luhur Budianda menyebut langkah yang diambil itu di antaranya menyusun travel pattern atau pola perjalanan wisata pada beberapa destinasi wisata berdekatan dalam satu paket.
Kemudian melakukan promosi ke pasar-pasar potensial seperti Provinsi Riau dan provinsi tetangga lain. Hotel, restoran, dan destinasi wisata juga diminta menyiapkan paket-paket menarik, misalnya, dengan memberikan potongan harga.
Dinas Pariwisata Sumbar juga minta dukungan media massa untuk menginformasikan kondisi riil di destinasi wisata agar wisatawan tidak ragu untuk datang.
Menjaga Iklim Pariwisata
Kolaborasi OPD untuk menjaga dan memajukan sektor pariwisata bukanlah hal baru. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi sesungguhnya dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan pentingnya kolaborasi OPD tersebut karena Dinas Pariwisata tidak akan bisa jalan sendiri.
Sebagai orang nomor satu di Sumbar, ia paham bahwa provinsi yang pernah menjadi Ibu Kota Negara pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 itu membutuhkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) potensial seperti pariwisata untuk mengakselerasi pembangunan.
Data Dinas Pariwisata Sumbar menyebutkan pada 2023, PAD dari pajak restoran/akomodasi dan retribusi destinasi wisata dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar mencapai Rp247,68 miliar.