Warga Kota Harus Lawan Politik Uang

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Senin , 29 Jul 2024 - 19:49

Pengamat Politik Jambi Dr. Noviardi Ferzi --

JAMBIEKSPRES.CO - Pengamat Politik Jambi Dr. Noviardi Ferzi mengingatkan Warga Kota Jambi untuk menolak segala skema politik uang dalam pemilihan Walikota 2024 mendatang. Hal ini disampaikannya setelah mencermati gejala mobilisasi pemilih oleh calon tertentu yang ditengarai akan melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang direncanakan oligarki.

Menurutnya, gejala politik uang secara masif ini dapat terbaca di lapangan, ketika ada tim salah seorang mulai membentuk tim 10 orang untuk tiap RT, lalu, ada pola pendataan KTP dengan iming - iming uang pada mereka untuk memilih seorang calon.

"Oligarki mulai melakukan pendataan, dengan 1 RT 10 orang sebagai simpul, lalu masing-masing mereka melakukan pendataan, mengumpulkan KTP dan iming-iming uang dan sembako, maka, ini sebenarnya indikasi politik uang yang aka dilakukan salah seorang calon secara TSM, maka warga kota harus melawan hal ini, karena tak akan ada niat membangun jika mereka mendapatkan kekuasaan dengan cara membayar," ungkap Noviardi (28/7) kemarin.

Karena Noviardi berpandangan Pilkada harus diselenggarakan dengan adil, jujur, bebas, dan rahasia tanpa diwarnai politik uang.

‘’Politik uang menghancurkan harapan, mari menjadi warga negara yang menggunakan hak pilih dengan cerdas, jangan mau dibeli," ungkapnya.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan praktek politik uang salah satu bentuk suap, dan lebih ngeri lagi dianggap bisa menjadi induknya korupsi. Pemimpin yang lahir dari bagi-bagi uang, kemungkinan besar lebih memikirkan mengembalikan modal dengan berbagai cara; menerima suap, gratifikasi, atau korupsi yang lainnya,’’ sebutnya.

Selanjutnya, Noviardi juga mengutip Penelitian Burhanuddin Muhtadi (2019) dalam Buku Kuasa Uang; Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru, menggambarkan pada pemilu 2009 legislatif hanya 11,2 persen responden yang menjadi target pembelian suara, meningkat menjadi 29 persen pada April 2014.

Bercermin pada penelitian Burhanuddin, kemungkinan besar praktik politik uang pada pemilu 2024 lebih besar dan luas, baik pengaruh maupun dampaknya. ‘’Dimana hal ini harus kita lawan,’’ pungkasnya. (*)

warga kota harus lawan politik uang                             jambiekspres.co - pengamat politik jambi dr. noviardi ferzi mengingatkan warga kota jambi untuk menolak segala skema politik uang dalam pemilihan walikota 2024 mendatang. hal ini disampaikannya setelah mencermati gejala mobilisasi pemilih oleh calon tertentu yang ditengarai akan melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif (tsm) yang direncanakan oligarki.
menurutnya, gejala politik uang secara masif ini dapat terbaca di lapangan, ketika ada tim salah seorang mulai membentuk tim 10 orang untuk tiap rt, lalu, ada pola pendataan ktp dengan iming - iming uang pada mereka untuk memilih seorang calon.
"oligarki mulai melakukan pendataan, dengan 1 rt 10 orang sebagai simpul, lalu masing-masing mereka melakukan pendataan, mengumpulkan ktp dan iming-iming uang dan sembako, maka, ini sebenarnya indikasi politik uang yang aka  dilakukan salah seorang calon secara tsm, maka warga kota harus melawan hal ini, karena tak akan ada niat membangun jika mereka mendapatkan kekuasaan dengan cara membayar," ungkap noviardi (28/7) kemarin.
karena noviardi berpandangan pilkada harus diselenggarakan dengan adil, jujur, bebas, dan rahasia tanpa diwarnai politik uang. 
baca juga:pj walikota jambi lepas pemulangan wts
baca juga:lahan terbakar capai 115 hektar sejak januari hingga juli
‘’politik uang menghancurkan harapan, mari menjadi warga negara yang menggunakan hak pilih dengan cerdas, jangan mau dibeli," ungkapnya.
"komisi pemberantasan korupsi (kpk) menyatakan praktek politik uang salah satu bentuk suap, dan lebih ngeri lagi dianggap bisa menjadi induknya korupsi. pemimpin yang lahir dari bagi-bagi uang, kemungkinan besar lebih memikirkan mengembalikan modal dengan berbagai cara; menerima suap, gratifikasi, atau korupsi yang lainnya,’’ sebutnya.
selanjutnya, noviardi juga mengutip penelitian burhanuddin muhtadi (2019) dalam buku kuasa uang; politik uang dalam pemilu pasca-orde baru, menggambarkan pada  pemilu 2009 legislatif hanya 11,2 persen responden yang menjadi target pembelian suara, meningkat menjadi 29 persen pada april 2014.
bercermin pada penelitian burhanuddin, kemungkinan besar praktik politik uang pada pemilu 2024 lebih besar dan luas, baik pengaruh maupun dampaknya. ‘’dimana hal ini harus kita lawan,’’ pungkasnya. (*)

Tag

Share