Bisa Tak Direkomendasikan Dilantik, Bila Pasangan Calon Abaikan LPSDK Pilkada

Reporter: Faizarman |

Editor: Muhammad Akta |

Jumat , 04 Oct 2024 - 21:39

Komisioner KPU Provinsi Jambi menggelar rapar koordinasi dengan jajaran kabupaten/kota dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. --

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO - Pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota harus memberikan perhatian lebih terhadap pelaporan dana kampanye.

Soalnya, bila terlewat, maka sudah dipastikan akan ada sanksi yang menunggu bagi masing-masing kandidat.

Salah satunya terkait Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Jika ini terlupakan, kandidat yang sudah dinyatakan menang bisa mendapatkan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang.

Komisioner KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan bahwa mekanisme dan pelaporan dana kampanye ini diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

“Iya, ada sanksi bagi kandidat yang tidak menyampaikan LPSDK. Sanksi itu berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang,” ujarnya, Jumat (4/10) kemarin.

LPSDK itu, kata Yatno, disampaikan paling lambat tiga hari setelah dilakukannya penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU.

“Batas maksimalnya tiga hari setelah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak,” katanya.

Sebelumnya, Yatno juga menegaskan bahwa ada sanksi pidana dan pembatalan bagi pasangan calon yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye.

Sanksi pembatalan dan pidana diberikan bila kandidat menerima sumbangan dari pihak yang dilarang dan tidak melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, atau tidak menyetorkannya ke kas negara.

bisa tak direkomendasikan dilantik, bila pasangan calon abaikan lpsdk pilkada                            jambi, jambiekspres.co - pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota harus memberikan perhatian lebih terhadap pelaporan dana kampanye.
soalnya, bila terlewat, maka sudah dipastikan akan ada sanksi yang menunggu bagi masing-masing kandidat.
salah satunya terkait laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (lpsdk) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
jika ini terlupakan, kandidat yang sudah dinyatakan menang bisa mendapatkan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang.
baca juga:calon tunggal, pilkada batanghari minim aktivitas kampanye
baca juga:tangkal hoaks, aji jambi luncurkan cek fakta pilkada
komisioner kpu provinsi jambi yatno mengatakan bahwa mekanisme dan pelaporan dana kampanye ini diatur dalam keputusan komisi pemilihan umum nomor 1364 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
“iya, ada sanksi bagi kandidat yang tidak menyampaikan lpsdk. sanksi itu berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang,” ujarnya, jumat (4/10) kemarin.
lpsdk itu, kata yatno, disampaikan paling lambat tiga hari setelah dilakukannya penetapan pasangan calon terpilih oleh kpu.
“batas maksimalnya tiga hari setelah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak,” katanya.
sebelumnya, yatno juga menegaskan bahwa ada sanksi pidana dan pembatalan bagi pasangan calon yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye.
baca juga:kapolres siapkan walpri paslon pilkada, upaya antisipasi kerawanan konflik
baca juga:jelang pilkada, 2.000 pemilih pemula di kota jambi belum rekam e-ktp
sanksi pembatalan dan pidana diberikan bila kandidat menerima sumbangan dari pihak yang dilarang dan tidak melaporkan sumbangan tersebut kepada kpu provinsi dan kabupaten/kota, atau tidak menyetorkannya ke kas negara.
“sanksi pembatalan dan pidana ini juga diatur dalam keputusan kpu nomor 1364 tersebut jika menerima sumbangan dari pihak yang dilarang," katanya.
yatno menjelaskan bahwa sumbangan yang dilarang itu diatur jelas dalam bab v keputusan kpu nomor 1364 tahun 2024, di mana partai politik atau gabungan partai politik serta pasangan calon dilarang menerima bantuan dan sumbangan yang berasal dari negara asing, lembaga asing, dan lembaga swadaya masyarakat asing.
"termasuk juga perusahaan asing yang berasal dari luar negeri dan atau di indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing. kemudian perusahaan indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, atau sahamnya lebih dari 50 persen dimiliki asing, serta organisasi masyarakat asing," jelasnya.
pembatalan juga bisa dilakukan apabila penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, misalnya penyumbang yang menggunakan identitas orang lain dan penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye.
baca juga:bawaslu libatkan media awasi pilkada jambi
baca juga:siapkan satgas anti hoaks untuk kawal informasi pilkada 2024
"juga tidak boleh menerima bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah serta bumn, bumd, bumdes, atau sebutan lain," jelasnya lagi.
bagaimana dengan sanksi pidana? mantan ketua kpu kota jambi ini menyebutkan untuk sanksi pidana yakni pidana penjara paling singkat 12 bulan atau paling lama 48 bulan dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
"sanksi pidana ini tidak hanya berlaku untuk menerima sumbangan yang dilarang, tapi juga bisa dikenakan apabila memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye," ungkapnya.
menurutnya, apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua bulan dan paling lama 12 bulan, atau dengan denda paling sedikit satu juta dan paling banyak sepuluh juta," katanya.
disamping itu, pidana juga bisa dikenakan apabila menerima sumbangan melebihi batas yang ditentukan.
di mana untuk sumbangan dari pihak lain perseorangan paling banyak 75 juta dan sumbangan pihak lain badan hukum swasta paling banyak 750 juta selama masa kampanye.
baca juga:parpol diharapkan cegah penyebaran hoaks untuk pilkada 2024 yang damai
baca juga:jelang pilkada 2024, lebih 2.600 warga sungai penuh belum punya e-ktp 
"kalau melanggar ketentuan ini, maka sanksinya adalah pidana dengan pidana penjara paling singkat empat bulan atau paling lama 24 bulan, atau denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak satu miliar," tegasnya.
dalam pelaksanaan kampanye, kata yatno, dana kampanye tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa barang yang digunakan pasangan calon, partai politik, atau gabungan partai politik.
dana kampanye ini harus dilaporkan pasangan calon terdiri dari laporan awal dana kampanye (ladk), laporan sumbangan dana kampanye (lpsdk), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk).
ladk adalah laporan yang memuat informasi dari rekening khusus dana kampanye (rkdk), sumber perolehan saldo awal, atau saldo pembukaan.
kemudian rincian perhitungan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rkdk dan penerimaan yang bersumber dari pasangan calon, partai politik, atau gabungan partai politik serta pihak lain.
baca juga:peran sukarelawan penting untuk pemenangan pilkada
baca juga:perlu antisipasi duplikasi kecurangan pada pilkada 2024
"rekening khusus ini dibuka sejak pendaftaran pasangan calon sampai satu hari sebelum kampanye dimulai," sebutnya.
untuk ladk, kata yatno, pihaknya sudah menerima laporan dari kedua pasangan calon, baik romi hariyanto-sudirman maupun al haris-abdullah sani.
untuk saldo awal rkdk pasangan romi hariyanto-sudirman sebesar 50 juta dan pasangan al haris-abdullah sani 51 juta.
"untuk penerimaannya bersumber dari pasangan calon sendiri, romi hariyanto-sudirman maupun al haris-abdullah sani. kemarin ladk ini sudah kita terima dan umumkan," katanya.
sedangkan lpsdk adalah laporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan calon setelah ladk disampaikan kepada kpu.
baca juga:asn sungai penuh diminta jaga netralitas selama pilkada
baca juga:ajak ciptakan pilkada yang ceria di kota jambi
kemudian lppdk adalah laporan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
"laporan dana kampanye ini nantinya akan diaudit oleh kantor akuntan publik (kap) dan hasil audit ini dapat dilihat oleh pasangan calon melalui laman resmi ataupun akun media sosial resmi kpu provinsi jambi," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 05 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan