Setelah Dipecat dari Kader, Akmaluddin Gugat PDIP Rp4,5 Miliar ke PN Jambi

Reporter: Faizarman |

Editor: Adriansyah |

Senin , 21 Oct 2024 - 21:08

GUGATAN : Anggota DPRD Provinsi Jambi Akmaluddin bersama kuasa hukum Aditya Diar saat menyampaikan keterangan persnya usai mendaftarkan gugatanya terhadap PDIP di Pengadilan Negeri (PN) Jambi. FOTO: FAIZARMAN/JE --

setelah dipecat dari kader, akmaluddin gugat pdip rp4,5 miliar ke pn jambi                            jambi, jambiekspres.co- pemecatan anggota dprd provinsi jambi akmaluddin berbuntut panjang.
soalnya politisi pdip provinsi jambi itu tidak terima dengan pecatan yang partai berlambang banteng dan secara resmi melayangkan gugatan ke pengadilan negeri (pn) jambi.
gugatan ini didaftarkan akmaluddin  melalui kuasa hukumnya adithiya diar atas dugaan perbuatan melawan hukum (pmh), senin (21/10) kemarin.
dalam gugatannya, tergugat i adalah dpp pdip, tergugat ii mahkamah partai dpp pdip, tergugat iii dpd pdip provinsi jambi, dan turut tergugat adalah nur tri kadarini sebagai pelapor ke dpd. 
"gugatan ini sudah didaftarkan ke pengadilan negeri jambi hari ini senin, tanggal 21 oktober 2024 nomor 199/pdt.g/2024/pn-jbi. saat ini tinggal menunggu jadwal sidang," ujar aditya diar kepada sejumlah awak media. 
dalam pokok perkara, pemohon memohon pengadilan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. menyatakan tergugat i, ii, iii dan iv telah melakukan perbuatan melawan hukum.
baca juga:prabowo-gibran dilantik besok, ketua dprd jambi hafiz fattah sampaikan harapan
baca juga:pdip pecat akmaluddin dari kader, nur tri kadarini diusulkan jadi calon paw
kemudian menyatakan surat pemecatan akmaluddin dari keanggotaan partai tanggal 13 september 2024 tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  menjatuhkan tergugat i, tergugat ii, tergugat iii dan iv secara bersama-sama untuk membayar  ganti rugi kepada penggugat secara tunai atas kerugian materil dan inmateril rp. 4.572.400.000,.
"kerugian materil rp. 2.572.400.000 dan immaterial dalam bentuk tunai sebesar rp 2.000.000.000," kata adiya diar. 
disisi lain, akmaluddin dalam keterangannya mengatakan bahwa dirinya merasa kaget dengan keputusan yang ambil pdip ketika sk pemecatan sampai ketangannya pada tanggal 28 september lalu. 
ia pun menguraikan akar persoalan yang berawal dari pengaduan nur tri kadarini kepada mahkamah partai pada tanggal 16 april. kemudian pada tanggal 10 juni dirinya bersidang di mahkamah partai yang sampai harinya keputusannya belum diterima. 
 “dalam proses yang berjalan di makamah partai dpd pdip provinsi jambi juga malakukan proses dengan sidang yang sama. inilah yang menjadi dasar pemecatan kepada kami,” katanya. 
  atas dasar ini, kata akmal, dirinya melakukan kajian sesuai dengan ad/art dan peraturan partai, maka pihaknya melaporkan kembali terkait pemecatan tersebut kepada mahkamah partai. “sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi terkait adua itu. maka dengan segala pertimbangan, hari ini kami melakukan gugatan ke pengadilan negeri jambi,” sebutnya. 
sementara itu, wakil sekretaris bidang internal dpd pdi perjuangan provinsi jambi dodi harmoko mengatakan bahwa pihaknya mengormati langkah hukum yang dilakukan akmaluddin. “yang jelas kami menghormati hak konstitusional saudara akmaludin,” katanya. 
terkait langkah kedepan, kata dodi harmoko, pihaknya masih akan mempelajari apa saja meteri gugatan yang dilayangkan tersebut. “terkait gugatan dan tuntutannya, tim kuasa hukum partai sedang mempelajari," tegasnya. 
sebelumnya, akmaluddin dipecat pdip dari keanggotaan partai berdasarkan surat keputusan (sk) dewan pimpinan pusat (dpp) pdip nomor 1592/kpts/dpp/ix/2024. surat keputusan pemecatan itu dikeluarkan dpp pdip pada 13 september 2024 dengan sejumlah pertimbangan.  
salah satu pertimbangan pemecatan karena  akmaluddin telah melakukan penghianatan terhadap partai dan dianggap menjadi insiator pemungutan suara ulang (psu) di desa pelayangan dan desa suka ramai. dampak dari psu itu, pdip harus kehilangan satu kursi dari daerah pemilihan (dapil) batanghari-muaro jambi pada pemilu 14 februari 2024 kemarin.
akmaluddin juga dianggap telah melakukan perbuatan tercela berupa peggelapan dan penipuan serta penyalahgunaan kewenangan dan menjatuhkan kehormatan, kewajiban dan citra partai di mata masyarakat berupa pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang dikategorikan pelanggaran berat.
"oleh karenanya, dpp partai memandnag perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap akmaluddin dari keanggota partai demokrasi indonesia perjuangan," bunyi putusan dpp pdip. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan