Pj Bupati Varial Hadiri Gebyar Pelayanan Prima 2024 KemenPANRB MUARATEBO - Penjabat (PJ) Bupati Tebo, H.Vari

Pj Bupati Varial Hadiri Gebyar Pelayanan Prima 2024 KemenPANRB

MUARATEBO - Penjabat (PJ) Bupati Tebo, H.Varial Adhi Putra, Selasa (8/10) menghadiri acara Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia di Jakarta.

Pj Bupati Tebo menyebutkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo akan terus mendukung program-program reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB.

"Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang," ujar PJ Bupati Tebo

Lebih lanjut dijelaskannya acara yang dihadirinya tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak pada masyarakat luas.

"Kementerian PANRB telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah. Evaluasi ini mencakup inovasi pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan, serta pengembangan layanan berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan,"jelasnya lagi sembari menyebutkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik tidak hanya ditujukan untuk kelompok masyarakat umum.

"Tetapi juga menargetkan kelompok rentan yang sering kali kesulitan mengakses layanan pemerintah. Kementerian PANRB juga memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang digital dan terhubung melalui jaringan inovasi pelayanan publik,"sebutnya lagi

Pj Bupati Tebo, H. Varial Adhi Putra, hadir bersama sejumlah kepala OPD dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mengikuti arahan dari pemerintah pusat dalam hal reformasi birokrasi.(bjg)