Menteri PANRB Perkenalkan 15 Aksi

Terdapat peningkatan drastis dibandingkan tahun 2022, yang mana hanya 14 pelabuhan yang menerapkan digitalisasi layanan.

“Digitalisasi ini membawa dampak nyata, termasuk mempersingkat waktu layanan barang yang awalnya memakan waktu rata-rata 2 minggu kini hanya menjadi 1 hari, serta mengurangi dwelling time (waktu tinggal kapal) dari 710 hari menjadi kurang dari 3 hari,” ujarnya.

Rini juga berharap agar Stranas PK melalui pelaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi dapat menjadi instrumen paling ampuh dalam upaya pemerintah melakukan pencegahan korupsi untuk Indonesia yang lebih maju.

Untuk itu, dirinya mengharapkan dukungan semua pihak agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

“Korupsi adalah musuh yang harus kita lawan bersama. Ayo kita jadikan peringatan Hakordia ini sebagai langkah awal menuju perubahan mewujudkan Indonesia bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Rini. 

Di bagian lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan untuk mempersempit ruang terjadinya korupsi.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, dia menilai digitalisasi menjadi langkah strategis dalam ranah pencegahan korupsi dengan cara meminimalkan peran manusia, mengedepankan teknologi dan pengawasan berbasis sistem.

“Saya termasuk yang sangat percaya bahwa di ranah pencegahan ini mendorong digitalisasi sistem pemerintah berbasis elektronik meminimalkan peran manusia (dan) mengedepankan teknologi,” kata Bima pada saat screening film tentang Pencegahan Korupsi berjudul "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang" yang di gelar di Djakarta Theater, Jakarta, Senin.

Namun, dirinya juga menekankan bahwa penggunaan teknologi saja tidak cukup. Ia mengatakan pengawasan publik dan kolaborasi antara berbagai pihak harus terus diperkuat agar upaya pemberantasan korupsi berjalan optimal.

"Jadi saya kira kita berbagi peran, namun yang perlu sekali untuk terus didorong dan dikuatkan adalah ya masyarakat publik ini, civil society ini, warga, seniman semuanya yang enggak boleh kendur terus memberikan ruang," ujarnya.

Bima juga mengapresiasi film "Nyanyi Sunyi Dalam Rantang" yang dinilai memberikan edukasi sekaligus gambaran nyata terkait dampak korupsi terhadap masyarakat.

Ia berharap film ini dapat ditonton oleh kepala daerah dan pejabat di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan dampak korupsi yang sangat besar bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran besar dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya melalui program kolaborasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Program tersebut bertujuan memastikan pemerintah daerah (pemda) baik provinsi, kota, dan kabupaten fokus pada penguatan instrumen pencegahan korupsi.

“Jadi dari perencanaan semuanya dan itu kita nilai biasanya kalau pemerintah yang bagus MCP-nya itu diumumkan dan itu merupakan reward dan penghargaan akhir tahun,” jelas Bima.