Dukung Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

Reporter: |

Editor: Adriansyah |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 23:56

KPPS saat menggelar pemilihan kepada daerah secara langsung.--

dukung pemilihan kepala daerah melalui dprd                            jakarta, jambiekspres.co–ketua fraksi partai kebangkitan bangsa (pkb) di dpr ri sekaligus wakil ketua badan anggaran (banggar) dpr ri jazilul fawaid atau akrab disapa gus jazil mendukung penuh gagasan presiden prabowo subianto terkait perbaikan sistem politik di indonesia. 
menurutnya, gagasan ini sangat relevan mengingat sistem politik di indonesia selama ini dinilai memiliki biaya yang tinggi dan perlu penyempurnaan.
gus jazil menyatakan bahwa gagasan presiden prabowo sejalan dengan posisi dan sikap pkb yang selama ini terus mengusulkan langkah-langkah perbaikan dalam sistem politik indonesia.
"kami mendukung gagasan presiden prabowo. sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," ujar gus jazil dalam keterangannya di jakarta.
baca juga:dprd gelar paripurna laporan banggarterkait ranperda apbd tanjabtim ta 2025
baca juga:pimpinan dan anggota banggar dprd jambi konsultasi ke kemendagri 
ia menegaskan bahwa perbaikan ini penting agar proses pemilihan dan penyelenggaraan demokrasi di indonesia dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan tanpa membebani keuangan negara.
dalam pandangan gus jazil, salah satu bagian penting dalam gagasan ini adalah mempertimbangkan pemilihan kepala daerah melalui dprd, bukan pemilihan langsung oleh rakyat. menurutnya, pemilihan langsung selama ini memakan biaya tinggi, sedangkan otonomi daerah sesungguhnya berada di tingkat kabupaten/kota.
"otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota, sedangkan gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. oleh karena itu, pemilihan melalui dprd menjadi solusi yang efisien," kata mantan wakil ketua mpr ri tersebut.
gus jazil juga menekankan pentingnya pemisahan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). selama ini, ia menilai publik sering lebih fokus pada pemilihan presiden sehingga pemilihan legislatif menjadi kurang mendapatkan perhatian.
"pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian yang sama. kami mengusulkan agar pemilihan dilakukan secara berurutan, mulai dari pemilihan legislatif terlebih dahulu sebelum pemilihan presiden," ujarnya.
revisi undang-undang untuk perbaikan lebih lanjut
untuk merealisasikan gagasan ini, pkb mengusulkan agar dilakukan revisi pada sejumlah undang-undang yang terkait, seperti undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang partai politik, dan sejumlah regulasi terkait lainnya. gus jazil menilai bahwa melalui revisi ini, berbagai aspek dalam pemilihan dan penyelenggaraan demokrasi dapat lebih terintegrasi dan disempurnakan.
"kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan. ini bisa menjadi langkah positif untuk menciptakan demokrasi yang lebih efisien, berbiaya rendah, dan mampu mengatasi berbagai persoalan di lapangan," ujarnya.
sebelumnya, presiden prabowo subianto dalam acara hut ke-60 partai golkar di sentul international convention center, bogor, kamis (12/12), mengungkapkan pentingnya perbaikan sistem politik demi efisiensi dan penghematan anggaran. 
prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dprd masing-masing, seperti praktik yang berlaku di negara-negara tetangga seperti malaysia, singapura, dan india.
"negara-negara tersebut efisien. mereka memilih anggota dprd, dan dprd itu yang memilih kepala daerahnya. tidak perlu banyak biaya seperti kita yang menggelar pemilihan langsung setiap kali," ujar prabowo dalam sambutannya.
harapan untuk rekonstruksi demokrasi yang lebih berkeadilan dan efisien
gagasan ini membuka peluang untuk memperbaiki berbagai aspek penyelenggaraan pemilihan di indonesia, dengan mempertahankan prinsip demokrasi namun dengan metode yang lebih berbiaya rendah dan terstruktur. 
pemisahan pemilihan dan pemilihan melalui dprd diharapkan dapat mengurangi konflik, meningkatkan efisiensi pemilihan, dan memastikan demokrasi berjalan dengan lebih berkeadilan.
dengan dukungan dari pkb dan berbagai pihak yang mendukung gagasan ini, diharapkan kajian mendalam dan langkah-langkah konkret dapat segera dilakukan. 
proses ini juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan partai politik, untuk memastikan semua aspek dapat berjalan dengan efektif dan transparan.
dengan optimisme dan komitmen ini, pkb bersama pihak terkait berharap agar pemilihan dan sistem politik di masa depan bisa lebih efisien, berbiaya lebih ringan, serta mampu mencerminkan semangat demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 15 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan