Gugatan Kandidat di MK Minta Diskualifikasi Hingga PSU, Sidang Dimulai 8 Januari

Reporter: Faiz |

Editor: Jurnal |

Rabu , 01 Jan 2025 - 20:07

Ilustrasi - Aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.--

gugatan kandidat di mk minta diskualifikasi hingga psu, sidang dimulai 8 januari                             jambi, jambiekspres.co- gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) untuk enam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di provinsi jambi akan memasuki masa sidang. sesuai jadwal, mahkamah konstitusi (mk) akan menggelar sidang perdana pada 8 januari 2025 dengan agenda pembacaan permohonan pemohon.
enam daerah dengan delapan pemohonan phpu itu yakni diajukan pasangan zuwanda-sawaluddin di kabupaten muaro jambi, pasangan dedy saputra-try wahyu hidayat di kabupaten bungo, pasangan tantowi yahya-muhammad harris di kabupaten sarolangun. 
kemudian pasangan nalim-nilwan yahya di kabupaten merangin, pasangan ahmadi zubir-ferry satria di kota sungai penuh dan pasangan darmadi-darifus, tafyani kasim-ezi kurniawan dan deri mulyadi-aswanto di kabupaten kerinci. 
komisioner kpu provinsi jambi suparmin mengatakan bahwa pihaknya sudah menyusun kronologi untuk membuat penjelasan sebagai dasar untuk dijadikan jawaban pada saat persidangan.  
"jawaban ini kita buat bersama lawyer yang ditunjuk setelah tanggal 3 januari nanti," ujarnya.
untuk jadwal sidang, kata suparmin, akan dilakukan pada tanggal 8 sampai 18 januari oleh mahkamah konstitusi. jadwal sidang itu akan didapat setelah tanggal 3 januari untuk agenda pembacaan permohonan pemohon. 
"jadwalnya itu akan kita dapatkan setelah tanggal 3 januari. jadi kita belum tahu kapan pastinya jadwal untuk phpu di jambi. tapi yang pasti sidangnya itu dari tanggal 8 sampai 18 januari itu," sebutnya.
setelah sidang pembacaan permohonan, maka berikutnya akan ada jawaban dari kpu selaku termohon.
 "intinya kita sudah siap semua untuk menjelaskan fakta dengan alat bukti dan dokumen yang dimiliki seperti c hasil, kejadian khusus, daftar hadir, c pemberitahuan dan dokumen lain yang sah kami miliki," terangnya. 
lantas apa saja tuntutan atau petitum para pemohon? berdasarkan data yang berhasil dihimpun, masing-masing daerah mengajukan tuntutan berbeda. mulai dari meminta pemungutan suara ulang (psu), pembatalan pasangan calon karena terstruktur, sistematis, masif (tsm) hingga penghitungan ulang.
pasangan zuwanda-sawaluddin misalnya, dalam pokok permohonan yang diajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan kpu muaro jambi. paslon nomor urut 02 meminta mk membatalkan hasil pilbup muaro jambi yang telah ditetapkan pada 7 desember 2024.
paslon zuwanda-sawaluddin merasa keberatan, karena dalam prosesnya diduga ada pembiaran terhadap praktik pelanggaran dan kecurangan yang merugikan perolehan suara mereka secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara pasangan calon lain.
pasangan dedy-dayat juga meminta mk untuk membatalkan keputusan kpu bungo nomor 1469 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tertanggal 5 desember 2024. dalam permohonannya,  dedy-dayat juga mengungkapkan terdapat pelanggaran-pelanggaran prinsip dalam penyelenggaraan pilkada yang mencederai demokrasi yang mempengaruhi perolehan suara dan mengakibatkan kekalahan pemohon.
pelanggaran prinsip yang dilakukan oleh kpu juga terkait dengan pencoblosan 50 surat suara oleh kpps, intimidasi kpps kepada saksi pemohon di tps, kpps mengarahkan pemilih lansia untuk mencoblos salah satu paslon. 
kemudian kpps menggunakan surat suara pemilih yang tidak hadir ke tps, warga binaan lapas masih dalam rutan namun dinyatakan hadir dan mencoblos di tps kediamannya. berdasarkan pelanggaran yang diungkapkan tersebut, pasangan dedy-dayat meminta kpu untuk untuk melakukan pemungutan suara ulang (psu) di 64 tps.
berikutnya pasangan tantowi yahya-muhammad harris juga meminta mk membatalkan sk kpu kabupaten sarolangun nomor 739/2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati sarolangun, tanggal 3 november 2024. tantowi-harris juga menyoroti pelanggaran yang dilakukan kpu sarolangun dan juga paslon nomor urut 05 hurmin-gerry.
terkait pelanggaran yang dilakukan kpu, tontawi-harris mempersoalkan jumlah perbedaan surat suara tidak sah pada pemilihan bupati dan pemilihan gubernur. perbedaan signifikan itu menimbulkan suatu keyakinan yang kuat telah terjadinya suatu perbuatan yang disengaja, melalui suatu perbuatan yang terencana dengan rapi.
dalam gugatan sengketa pilkada ke mk itu, paslon tontawi-harris juga meminta paslon nomor urut 05 hurmin-gerry untuk didiskualifikasi dari peserta pilbup sarolangun. kemudian melakukan pemungutan suara ulang (psu) di seluruh wilayah kabupaten sarolangun, tanpa diikuti paslon nomor urut 05.
pasangan nalim-nilwan juga meminta mk untuk membatalkan keputusan kpu kabupaten merangin nomor 1749/2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati merangin tahun 2024.
dalam permohonannya, paslon nalim-nilwan mengungkapkan selisih perolehan suara karena diduga terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.
disebutkan dalam isi gugatan pemohon nalim-nilwan ke mk, pelanggaran itu berupa praktik pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh penyelenggara dan paslon nomor urut 02 sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon.
dalam petitumnya, dinilai bahwa berdasarkan penghitungan manual yang dilakukan tim nalim-nilwan, setidak-tidaknya perolehan suara nalim-nilwan seharusnya 96.605 suara dan m syukur-khafid 90.383 suara.
menurut nalim-nilwan, perbedaan selisih itu karena ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tetapi mengisi kehadiran ditandatangani oleh oknum penyelenggara dan pelanggaran lainnya, sebanyak lebih kurang 10.020 suara.
berikutnya pasangan ahmadi zubir-ferry satria dalam gugatannya juga meminta mk membatalkan keputusan kpu kota sungai penuh nomor 433 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota sungai penuh tahun 2024, bertanggal 4 desember 2024.
dalam permohonannya, ahamdi-feery menyatakan bahwa selisih perolehan suara tersebut dikarenakan adanya fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif (tsm) yang mengakibatkan penurunan perolehan suara. dengan fakta yang disampaikan dalam permohonan, ahamdi-ferry juga meminta dilakukan penghitungan ulang surat suara. 
terakhir adalah pilkada kerinci dimana ketiga paslon pokok permohonan meminta kpu melaksanakan pemungutan suara ulang (psu) di seluruh wilayah kabupaten kerinci tanpa melibatkan paslon nomor urut 03 monadi-murison. ketiga paslon meminta kpu mendiskualifikasi monadi-murison sebagai peserta pilkada. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 02 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan