MK Hapus Presidential Threshold, Beri Banyak Pilihan Untuk Pengusulan Paslon Presiden dan Wapres

Reporter: |

Editor: Jurnal |

Kamis , 02 Jan 2025 - 21:44

Mahkamah Konstitusi saat membacakan amar putusannya terkait Pilpres.--

Atas pertimbangan di atas, MK menyimpulkan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Akan tetapi, terdapat dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Perkara ini dimohonkan oleh empat orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya bakal menindaklanjuti putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut dia, Komisi II DPR RI akan menindaklanjutinya dengan memasukkan poin putusan MK itu ke dalam pembentukan norma baru atau undang-undang yang mengatur pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Apa pun itu Mahkamah Konstitusi putusannya adalah final and binding. Oleh karena itu, kami menghormati dan berkewajiban untuk menindaklanjutinya," kata Rifqinizamy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, putusan MK tersebut adalah babak baru bagi demokrasi konstitusional Indonesia sehingga peluang untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden bisa lebih besar.

Dengan penghapusan persyaratan ambang batas tersebut, menurut dia, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) RI bisa diikuti oleh lebih banyak pasangan calon.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dalam undang-undang sapu jagat atau omnibus law politik akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas persentase minimal pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Proses revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada pun pembahasannya harus merujuk kepada semangat putusan MK ini. Misalnya, termasuk dengan syarat threshold (ambang batas, red) pencalonan bagi kepala daerah, pemilihan langsung atau melalui DPRD," kata Wamendagri saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Selain itu, Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

"Iya kan memang kami akan segera mulai pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada," ujarnya.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan setara.

Peneliti Perludem Haykal mengatakan penghapusan presidential threshold merupakan tonggak baru dalam demokrasi Indonesia lantaran dengan putusan tersebut, setiap partai politik memiliki hak setara untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

"Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat prinsip kesetaraan, tetapi juga membuka ruang kompetisi politik yang lebih adil dan inklusif, menghindarkan masyarakat dari polarisasi, serta memperluas alternatif pilihan bagi rakyat Indonesia," ucap Haykal seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

mk hapus presidential threshold, beri banyak pilihan untuk pengusulan paslon presiden dan wapres                            jakarta, jambiekspres.co-mahkamah konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu karena bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
"mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap ketua mahkamah konstitusi (mk) suhartoyo saat membacakan amar putusan nomor 62/puu-xxii/2024 di ruang sidang pleno mk, jakarta, kamis.
dalam pertimbangan putusan, wakil ketua mk saldi isra mengatakan bahwa merujuk risalah pembahasan pasal 6a ayat (2) uud nri tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.
dalam konteks tersebut, mahkamah menilai gagasan penyederhanaan partai politik dengan menggunakan hasil pemilu anggota dpr pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan.
"selain itu, dengan menggunakan hasil pemilu anggota dpr sebelumnya, disadari atau tidak, partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu serta-merta kehilangan hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujar saldi.
dalam batas penalaran yang wajar, mk memandang presidential threshold yang diatur dalam pasal 222 uu nomor 7 tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di dpr pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
saldi mengatakan penerapan angka ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden terbukti tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu.
di sisi lain, penetapan besaran atau persentasenya dinilai tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat.
"dalam konteks itu, sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang batas untuk dinilai tidak memiliki benturan kepentingan," imbuh saldi.
mk mempelajari bahwa arah pergerakan politik indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon. menurut mk, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan indonesia apabila tidak diantisipasi.
sekalipun pemilu presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu anggota legislatif, sejatinya mandat rakyat atau pemilih diberikan secara terpisah.
menurut mahkamah, menggunakan presidential threshold berdasarkan perolehan suara atau kursi dpr memaksakan logika sistem parlementer dalam praktik sistem presidensial indonesia.
oleh karena itu, mk menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam pasal 222 uu nomor 7 tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.
"sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden berapa pun besaran atau angka persentasenva adalah bertentangan dengan pasal 6a ayat (2) uud nri tahun 1945," katanya.
atas pertimbangan di atas, mk menyimpulkan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
akan tetapi, terdapat dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat, yakni anwar usman dan daniel yusmic p. foekh.
perkara ini dimohonkan oleh empat orang mahasiswa fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri (uin) sunan kalijaga, yakni enika maya oktavia, rizki maulana syafei, faisal nasirul haq, dan tsalis khoirul fatna.
ketua komisi ii dpr ri rifqinizamy karsayuda mengatakan bahwa pihaknya bakal menindaklanjuti putusan mk yang menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
menurut dia, komisi ii dpr ri akan menindaklanjutinya dengan memasukkan poin putusan mk itu ke dalam pembentukan norma baru atau undang-undang yang mengatur pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
 "apa pun itu mahkamah konstitusi putusannya adalah final and binding. oleh karena itu, kami menghormati dan berkewajiban untuk menindaklanjutinya," kata rifqinizamy saat dihubungi di jakarta, kamis.
 menurut dia, putusan mk tersebut adalah babak baru bagi demokrasi konstitusional indonesia sehingga peluang untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden bisa lebih besar.
dengan penghapusan persyaratan ambang batas tersebut, menurut dia, pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) ri bisa diikuti oleh lebih banyak pasangan calon.
wakil menteri dalam negeri bima arya sugiarto mengatakan bahwa revisi undang-undang pemilu dan pilkada dalam undang-undang sapu jagat atau omnibus law politik akan merujuk putusan mahkamah konstitusi mengenai ambang batas persentase minimal pencalonan presiden atau presidential threshold.
"proses revisi undang-undang pemilu dan pilkada pun pembahasannya harus merujuk kepada semangat putusan mk ini. misalnya, termasuk dengan syarat threshold (ambang batas, red) pencalonan bagi kepala daerah, pemilihan langsung atau melalui dprd," kata wamendagri saat dihubungi antara dari jakarta, kamis.
selain itu, bima memastikan bahwa kementerian dalam negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan komisi ii dpr ri mengenai putusan mk tersebut.
"iya kan memang kami akan segera mulai pembahasan revisi uu pemilu dan pilkada," ujarnya.
perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) menilai penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold oleh mahkamah konstitusi (mk) mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan setara.
peneliti perludem haykal mengatakan penghapusan presidential threshold merupakan tonggak baru dalam demokrasi indonesia lantaran dengan putusan tersebut, setiap partai politik memiliki hak setara untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.
"langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat prinsip kesetaraan, tetapi juga membuka ruang kompetisi politik yang lebih adil dan inklusif, menghindarkan masyarakat dari polarisasi, serta memperluas alternatif pilihan bagi rakyat indonesia," ucap haykal seperti dikonfirmasi di jakarta, kamis.
namun, kata dia, tantangan implementasi tetap harus diantisipasi dengan baik.
menurutnya, pemerintah, dewan perwakilan rakyat (dpr), komisi pemilihan umum (kpu), dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan bahwa perubahan aturan itu dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemilu yang diakomodasi melalui revisi undang-indang (uu) pemilu yang saat ini telah masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).
dengan revisi uu pemilu yang telah masuk dalam prolegnas 2025, ia berharap dpr dan pemerintah menjadikan putusan mk tersebut sebagai dasar dalam merancang aturan pemilu yang baru.
"perludem percaya bahwa keputusan ini membuka jalan bagi terciptanya demokrasi yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif di indonesia," tuturnya.
untuk itu, sambung haykal, perludem mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung implementasi putusan tersebut serta mendorong pemerintah dan partai politik untuk berkomitmen menciptakan sistem politik yang menjunjung tinggi hak memilih dan dipilih sebagai wujud kedaulatan rakyat.
dengan demikian, dirinya menegaskan bahwa putusan tersebut bukan hanya sebuah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang menuju demokrasi yang lebih baik bagi bangsa indonesia.
sekretaris jenderal (sekjen) dpp partai golkar muhammad sarmuji menyebut putusan mahkamah konstitusi (mk) yang menghapus ketentuan ambang batas minimal untuk pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential treshold), merupakan putusan yang sangat mengejutkan.
 menurut dia, putusan mk terhadap 27 gugatan sebelumnya terkait ketentuan tersebut selalu memutuskan untuk menolak. adapun putusan terbaru itu dibacakan pada kamis ini oleh wakil ketua mk saldi isra.
 "putusan mk terhadap 27 gugatan sebelumnya selalu menolak. dalam 27 kali putusannya cara pandang mk dan pembuat uu selalu sama," kata sarmuji saat dihubungi di jakarta, kamis.
 dia mengatakan bahwa sebelumnya mk selalu menolak penghapusan presidential treshold itu karena untuk mendukung sistem presidensial di indonesia bisa berjalan dengan baik.
 adapun ketua fraksi golkar dpr ri itu belum mengomentari lebih jauh terkait langkah partai golkar dalam menindaklanjuti putusan mk tersebut.
partai demokrat berharap putusan mahkamah konstitusi (mk) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dapat berkontribusi bagi perkembangan demokrasi di tanah air.
"harapan kami, putusan mk ini bisa berkontribusi dan membantu demokrasi indonesia semakin berkembang dan tumbuh semakin matang. mendekatkan kita ke tujuan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia," kata koordinator juru bicara dpp partai demokrat herzaky mahendra putra, dalam keterangan yang diterima di jakarta, kamis.
dia lantas berkata, "inilah yang menjadi komitmen kami, demokrat, selama ini, terus berkontribusi dan berjuang bersama rakyat untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi kita."
untuk itu, dia menyebut partai demokrat menghormati putusan mk yang mengabulkan gugatan uji materi perkara nomor 62/puu-xxii/2024 itu karena bersifat final dan mengikat.
"sikap kami selama ini selalu sama dalam menyikapi putusan mk. kami menghormati apapun putusan mk itu," ujarnya.
menurut dia, setiap putusan mk sudah melalui proses mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek dengan mengedepankan keadilan serta kebenaran.
dia pun menekankan bahwa indonesia merupakan negara hukum maka sudah menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat untuk menghormati setiap produk hukum dari lembaga peradilan.
terlebih, tambah dia, produk hukum dari mahkamah konstitusi selaku lembaga tinggi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.
"sekarang, saatnya kita fokus bekerja. memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara," kata dia.
wakil ketua umum partai amanat nasional (pan) saleh partaonan daulay mendukung putusan mahkamah konstitusi (mk) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebab sejalan dengan perjuangan partainya sejak lama.
"pan mendukung mk yang memutuskan menghapus presidential threshold (pt) minimal 20 persen kursi dpr atau suara sah 25 persen nasional pada pemilu. pan telah lama ikut berjuang bersama komponen bangsa lainnya untuk menghapus pt tersebut," kata saleh dalam keterangan yang diterima di jakarta, kamis.
saleh menilai putusan mk yang mengabulkan gugatan uji materi perkara nomor 62/puu-xxii/2024 itu merupakan putusan yang populis.
"kami mengucapkan terima kasih kepada mk yang telah mengambil keputusan ini. ini adalah keputusan yang sangat populis yang didukung oleh masyarakat," katanya.
menurut dia, penerapan presidential threshold secara logika sederhana sangat tidak adil karena banyak hak konstitusional warga negara yang diabaikan dan dikebiri.
"kalau pakai pt, itu 'kan artinya tidak semua warga negara punya hak untuk jadi presiden. hanya mereka yang memiliki dukungan politik besar yang bisa maju, sementara untuk mendapat dukungan politik seperti itu sangat sulit," ujarnya.
padahal, kata dia, indonesia memiliki banyak calon pemimpin nasional yang layak diandalkan untuk maju sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres). namun, terkendala akibat urusan kepartaian.
"mereka ada di kampus-kampus, bekerja sebagai profesional, aktivis ormas, ngo, dan lain-lain. namun, mereka ini tidak terpikir untuk maju sebagai capres atau cawapres sebab mereka tidak memiliki modal dasar dan pengalaman menjadi pengurus partai politik," ucapnya.
ia berharap semua pihak dapat duduk bersama merumuskan sistem pemilihan presiden (pilpres) ke depan pascaputusan mk tersebut untuk mengupayakan seluruh rakyat memiliki hak sama untuk mencalonkan maupun dicalonkan.
"prinsip dasar dari demokrasi itu adalah persamaan hak dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan itu harus dimulai dari sistem regenerasi dan pergantian kepemimpinan di semua tingkatan. ini kelihatan sederhana, tetapi pasti membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menerapkannya," tutur saleh.
ketua komisi vii dpr ri itu berharap pula akan banyak figur capres dan cawapres yang muncul ke depannya, tak terkecuali dari kader pan sendiri.
"kalau pan, insyaallah sangat bersyukur dengan keputusan ini. harapan kami akan banyak capres dan cawapres yang muncul, dan tentu sedapat mungkin kami juga bermimpi untuk mendorong kader sendiri, atau paling tidak bekerja sama dan berkolaborasi dengan partai atau elemen bangsa lainnya," ucap dia. 
foto kampanye pemilu 
selain itu,  mahkamah konstitusi (mk) juga memutuskan bahwa foto atau gambar dalam kampanye pemilihan umum tidak boleh direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial atau ai.
ketentuan tersebut merupakan tafsir baru mk terhadap frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam pasal 1 angka 35 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. dalam hal ini, mahkamah mengabulkan sebagian permohonan uji materi nomor 166/puu-xxi/2023 yang dimohonkan seorang advokat, gugum ridho putra.
“mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata ketua mk suhartoyo membacakan amar putusan di ruang sidang pleno mk, jakarta, kamis.
pada mulanya, pasal 1 angka 35 uu 7/2017 hanya berbunyi “kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.”
melalui putusan ini, mk menyatakan frasa “citra diri” dalam pasal tersebut bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (ai)”.
dalam pertimbangan putusan, hakim konstitusi arief hidayat mengatakan, citra diri yang melekat pada peserta pemilu seharusnya tidak boleh menimbulkan anggapan atau persepsi yang berbeda antara kemampuan maupun penampilan dari yang sebenarnya dan yang dituangkan dalam bentuk foto/gambar.
menurut mahkamah, citra diri tidak hanya berkaitan dengan pandangan pribadi atau sikap mental yang dimiliki tentang diri seseorang. lebih dari itu, citra diri bagaikan cermin di pikiran seseorang yang memantulkan cara memandang diri sendiri dan kemudian menjadi daya tarik bagi orang lain.
arief menjelaskan bahwa konsistensi menampilkan foto/gambar peserta pemilu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya termasuk bentuk pengejawantahan dari prinsip jujur yang merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemilu yang diatur konstitusi.
mk menilai, frasa “citra diri” dalam pasal 1 angka 35 uu 7/2017 belum memberikan batasan tegas. padahal, sebagai ketentuan umum, pasal tersebut seharusnya memberi pengertian yang jelas karena akan digunakan sebagai rujukan dari ketentuan yang terdapat pada norma lainnya di uu pemilu.
kondisi tersebut, sambung arief, berpotensi menimbulkan multitafsir atau ketidakjelasan dan berpeluang memunculkan praktik-praktik peserta pemilu menampilkan jati dirinya yang mengandung rekayasa atau manipulasi.
lebih jauh, wakil ketua mk saldi isra mengatakan, rekayasa atau manipulasi yang berlebihan dapat menyebabkan ekuitas merek kandidat dengan menaikkan pengetahuan, rasa suka, kualitas, dan loyalitas pemilih terhadap kandidat.
informasi yang tidak benar, menurut dia, dapat merusak kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan secara berkualitas sehingga hasil citra diri yang direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan tidak hanya merupakan pemilih, tetapi juga merusak kualitas demokrasi.
“dengan demikian, mahkamah berpendapat terhadap norma pasal 1 angka 355 uu 7/2017 sepanjang frasa ‘citra diri’ yang berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu harus dilakukan pemaknaan bersyarat dengan mewajibkan peserta pemilu untuk menampilkan foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi ai,” demikian saldi.
mk juga menegaskan bahwa norma-norma lain yang terdapat di dalam uu 7/2017 berkaitan dengan frasa “citra diri” peserta pemilu, sepanjang berkaitan dengan foto/gambar, keberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan ini. hal itu mengingat pasal 1 angka 355 uu 7/2017 termasuk dalam ketentuan umum yang menjadi rujukan terhadap norma-norma lainnya di dalam undang-undang dimaksud. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Jambi Ekspres 03 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan