Jambi Belum Terapkan Program MBG dan Gubernur Tunggu Petunjuk Pusat

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat pada 6 Januari 2025, belum akan diterapkan di Provinsi Jambi dalam waktu dekat. Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat.

"Sampai saat ini, kami belum menerima Juklak dan Juknis. Karena itu, kami belum bisa melaksanakan program ini di Jambi," ungkap Al Haris kepada Jambi Ekspres, Senin (6/1). Ia menambahkan, sebelum program dapat dilaksanakan, beberapa hal penting harus dipastikan, seperti database penerima manfaat, mekanisme distribusi makanan, dan sumber anggaran yang akan digunakan.

Menurut Gubernur, proses distribusi makanan dari dapur umum ke sekolah-sekolah juga harus jelas, serta harus ada kesepakatan mengenai pos anggaran, apakah berasal dari pemerintah daerah atau pusat. "Kami masih menunggu evaluasi dan petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat," jelasnya.

BACA JUGA:Pemprov Sulteng: Program MBG Dorong Masyarakat Konsumsi Ikan

BACA JUGA:Anggaran MBG Tiap Daerah Berbeda

Di tingkat pusat, program MBG resmi dimulai pada hari yang sama, yaitu 6 Januari 2025, yang bertepatan dengan 78 hari sejak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa peluncuran program ini adalah tonggak sejarah dalam pemenuhan gizi bagi masyarakat Indonesia.

"Ini adalah kali pertama Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala besar, yang tidak hanya ditujukan untuk anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan balita," kata Hasan dalam keterangan pers.

Hasan menjelaskan bahwa sebanyak 190 Sentra Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur MBG akan beroperasi di 26 provinsi. Setiap dapur akan dipimpin oleh seorang sarjana penggerak pembangunan yang dilengkapi dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan prosedur operasional yang benar. Program ini menargetkan untuk mencapai sekitar 5.000 dapur pada akhir 2025, yang dapat melayani hingga 20 juta penerima manfaat. (*)