Ramai-ramai Teken Petisi Pertanyakan Soal Kelulusan PPPK

Reporter: Hendri Dede Putra |

Editor: Adriansyah |

Senin , 25 Dec 2023 - 23:44

TEKEN PETISI: Para peserta tes PPPK di Kota Sungai Penuh menandatangani petisi sebagai bentuk protes terkait pengumuman kelulusan PPPK di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, kemarin. FOTO : HENDRI DEDE PUTRA/JAMBIEKSPRES--

ramai-ramai teken petisi pertanyakan soal kelulusan pppk                            bpksdm klaim sudah sesuai aturan
sungai penuh, jambiekspres.bacakoran.co - ratusan peserta yang tidak lolos seleksi pppk di kota sungai penuh dan kabupaten kerinci tandatangani petisi, senin kemarin (25/12/2023). 
mereka menuntut keadilan dan transparansi pemerintah kota sungai penuh dan kabupaten kerinci dalam menentukan kelulusan pppk tahun 2023.
tanda tangan petisi itu dilakukan di  depan kantor kominfo sungai penuh. 
mereka merasa dicurangi dan banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. 
"kita bergabung dan sama-sama berjuang untuk keadilan dan transparansi dalam seleksi pppk," ujar salah satu peserta.
baca juga:angka kecelakaan turun 39 persen
baca juga:israel serang kamp pengungsi di gaza
peserta pppk kota sungai penuh lainnya juga mengatakan sama. "kita sama - sama berjuang untuk keadilan dan transparansi, kami dari kota sungaipenuh juga akan menggelar unjuk rasa secara bersama," ujarnya.
koordinator,  edios menjelaskan, adapun kejanggalan dalam hasil tes ppp diantaranya panitia tidak mengumumkan hasil pengumuman yang transparan. ditemukan peserta yang dinyatakan lulus pppk nilai lebih rendah dibanding peserta yang dinyatakan lulus.
ditemukan peserta yang lulus masa honornya jauh di bawah yang dinyatakan tidak lulus. pppk yang lulus penyandang disabilitas adalah orang yang sehat secara rohani dan jasmani. sedangkan, peserta disabilitas tidak lulus. peserta yang sudah masuk kategori k2 dinyatakan tidak lulus, padahal peserta tersebut adalah prioritas.
"banyak lagi kejanggalan lainnya. kita sudah sepakat akan melakukan demo dalam waktu dekat ini, menuntut keadilan dalam penentuan kelulusan pppk ini," ujarnya 
selain itu, katanya, juga akan melaporkan kecurangan - kecurangan dalam penentuan kelulusan pppk kepada ombudman, pemerintah provinsi jambi, kemenpan hingga presiden. 
"kita jangan takut, dibelakang kita ada dari birokrat, dewan hingga pusat. kita akan laporkan persoalan kecurangan ini," katanya. 
para honorer merasa dicurangi dan mempertanyakan ada yang tinggi nilai cat tak lulus, sementara banyak yang nilai cat rendah tetapi lulus pppk. 
honorer dari kota sungai penuh lainnya, mengatakan sudah honor 17 tahun namun tak lolos pppk karena nilai cat berkurang setelah adanya pengumuman oleh bkpsdm. sedangkan nilai honorer lainnya malah bertambah dan lulus pppk. 
"kami kecewa dengan pengumuman pppk ini, banyak nilai rendah tapi lulus. katanya karena pakai sktt, untuk kami mempertanyakan bagaimana bisa nilai berkurang dan bertambah, kami menilai terjadi kecurangan dalam penilaian ini, " kata salah seorang honorer yang minta namanya dirahasiakan, senin (25/12/2023). 
selain itu para honorer di kabupaten kerinci juga menilai bkpsdm tak transparan dalam kelulusan pppk. mereka memprotes dan meminta bkpsdm menjelaskan adanya pengurangan nilai dan penambahan nilai. 
"saya dapat nilai cat 587 tiba-tiba berkurang nilainya saat pengumuman kelulusan pppk. saya mempertanyakan ini, dan dasar dan penilaian apa yang membuat nilai saya bekurang itu, " ujarnya salah seorang guru honorer. 
bahkan honorer di kabupaten kerinci menyampaikan akan mendatangi bkpsdm kerinci untuk mempertanyakan hal ini. terutama penilaian terkait skt tambahan. 
sementara itu bksdm sungai penuh dan kerinci mengatakan terkait dengan hasil kelulusan pppk sudah sesuai dengan aturan. karena sungai penuh dan kerinci termasuk dalam 60 kabupaten/kota yang melakukan skt tambahan untuk jabatan guru.
kepala bkpsdm kota sungai penuh, nina pastian mengatakan semua sudah berdasar aturan yang ditetapkan dan melalui sistem dari bkn dan kemendikbud. “nanti kami siap menampung peserta yang ingin bertanya. atau kalau bisa dan lebih jelas langsung bertanya ke kemendikbud, nanti kami fasilitasi,” ungkap nina.
sedangkan bkpsdm kerinci menyebutkan berdasarkan keputusan menteri panrb 649/2023 tentang mekanisme seleksi pppk untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023 diktum 18 (kedelapan belas), instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis (skt) tambahan selain cat bkn.
"adapun bobot nilai skt tambahan yang dijelaskan dalam diktum 19 (kesembilan belas) sebesar 30% dari nilai skt keseluruhan yang ditampilkan pada pengumuman hasil seleksi, " jelas afan kabid bkpsdm kerinci. 
selanjutnya pelaksanaan skt tambahan selain cat bkn berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau kemdikbudristek sesuai dengan penjelasan pada diktum 20 (kedua puluh). sementara untuk bobot nilai seleksi kompetensi teknis dengan cat bkn selain skt tambahan memiliki persentase sebesar 70%.
“jadi hasil seleksi kompetensi teknis dengan cat bkn  belum merupakan hasil akhir yang terlampir pada pengumuman hasil,” jelasnya. (*)